Wartawan Berita Kota Akan Buktikan Perusahaan Tidak Pailit

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta -  Wartawan Berita Kota menyatakan punya bukti mengenai adanya kejanggalan dalam proses penjualan Harian Berita Kota.

    Ketua Forum Wartawan Berita Kota, Edison Siahaan mengaku argumentasi perusahaan yang menyatakan penjualan Harian Berita Kota karena pailit adalah argumentasi yang tidak kuat. "Kami bisa membuktikan perusahaan ini tidak merugi, makanya kami meminta auditor independen untuk mengaudit perusahaan ini," ujar dia saat ditemui wartawan di sela-sela aksi unjuk rasa yang dilakukan Poros Wartawan Jakarta, di Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (9/2).

    Menurut Edison, sehari sebelum pernyataan penjualan perusahaan, ada satu orang wartawan yang baru diangkat. "Mana ada perusahaan yang pailit bisa mengangkat karyawan baru," katanya.

    Senada dengan Edison, Simson Situmorang juga menyatakan bisa membuktikan Berita Kota pada saat penjualan tidak dalam kondisi pailit. "Katanya perusahaan rugi, namun ada beberapa karyawan yang baru dinaikan gajinya per Januari lalu. Tidak logis kan," ujarnya.

    Simson juga menyatakan sebagai salah satu pegawai yang baru saja menerima kenaikan gaji Januari silam. "Saya bisa buktikan dari slip gaji."

    Sebab itu, Edison selaku Ketua Forum Wartawan Berita Kota, menginginkan adanya mediasi dengan pemilik perusahaan. Selain itu dia juga menginginkan perusahaan diaudit. "Kami akan menuntut pembuktian alasan penjualan perusahaan," ujar Edison.

    Saat ini, serikat pekerja Harian Berita Kota yang tergabung dalam Forum Wartawan Berita Kota, sudah melaporkan kasus ini ke Sukuk Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Menurut Edison, pihak Suku Dinas Tenaga Kerja baru mengirimkan surat yang menindaklanjuti laporan itu. "Katanya sudah dikirim namun saya belum terima. Sehingga belum tahu kapan mediasi akan dilakukan."

    MUTIA RESTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.