Kasus Rebutan Lahan Parkir, Forkabi dan FBR Siap Buat Aturan Main

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Depok - Organisasi massa Forum Komunikasi Betawi (Forkabi) dan Forum Betawi Rempug (FBR) bersiap untuk membuat rambu-rambu yang jelas tentang lahan pekerjaan para anggota ormas tersebut. Rambu-rambu ini dibuat menyusul terjadinya kasus perebutan lahan parkir antara dua kelompok Betawi tersebut pada Jumat (5/2).

    Ketua Umum Forum Komunikasi Betawi Husain Naimi mengatakan, perselisihan antara kedua ormas tersebut terjadi karena belum ada rambu-rambu yang jelas. Seharusnya, ketika salah satu ormas memiliki lahan pekerjaan, maka area tersebut tidak boleh diganggu oleh ormas lainnya. “Kita akan buat aturan (lahan) ini mainan siapa. Kalau ada aturan mereka nggak akan ribut,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Depok, Rabu (10/2).

    Husain menjelaskan, baik Forkabi mauapun FBR sama berada di dalam Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi. Oleh karena itu, seyogyanya keduanya harus saling dukung. “Mestinya kalau lahan FBR diganggu, maka Forkabi mesti bantu. Begitu juga sebaliknya,” katanya.

    Direktur LBH Forum Betawi Rempug, Hari Ibrahim, mengharapkan agar pemerintah daerah juga mau proaktif dalam menetapkan aturan-aturan tentang lahan yang dianggap sebagai aset pemerintah kota.

    Menurut dia, sikap ormas Betawi yang kemudian menjadikan suatu lahan menjadi sumber penghasilan karena lahan tersebut terkesan kosong. Kemudian apa yang dilakukan oleh ormas adalah untuk mengaktifkan kegiatan di lahan tersebut.

    “Yang kita pahami adalah lebih baik jika lahan itu kita (ormas Betawi) yang memakai dari pada kemudian dikuasai suku lain,” katanya di sela-sela acara proses perdamaian kedua ormas di kantor wali kota Depok.

    Mengenai empat anggota FBR yang ditahan Kepolisian Resor Depok karena melakukan pemukulan terhadap anggota Forkabi pada keributan di bawah fly over Arif Rahman Hakim, Hari menyatakan sedang mencari penyelesiannya. “Kita mungkin akan tempuh upaya hukum lain,” kata dia.

    Proses perdamaian antara kedua ormas tersebut berlagsung di ruang wali kota Depok sekitar pukul 11:30 WIB. Turut hadir dalam pembicaraan damai tersebut Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan seluruh Musyawarah Pimpinan Daerah.

    TIA HAPSARI
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.