Atasi Banjir, Pintu Air Manggarai Akan Ditambah Jadi Tiga  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Novi Kartika

    TEMPO/Novi Kartika

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Dalam rapat dengan Wakil Presiden Boediono dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Jumat (19/2), di Istana Wapres, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Departemen Pekerjaan Umum, Pitoyo Soebandrio, memaparkan gagasan untuk menanggulangi banjir di Sungai Ciliwung.

    "Akan ada penambahan pintu air Manggarai," kata Pitoyo saat dikonfirmasi Tempo melalui telepon, Jumat (19/2).

    Menurut Pitoyo, nantinya akan ada tiga pintu air di Manggarai. Selama ini, ada dua pintu air Manggarai yang sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Daya tampung kedua pintu air ini sudah melewati batas normal, sehingga perlu ada penambahan pintu untuk memperlancar laju air.

    Pada 2014, proyek ini direncanakan selesai. "Tapi belum tahu kapan proyeknya akan dimulai. Dua minggu lagi baru akan dirapatkan. Pemda DKI menggarap bagian apa, pihak kami (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) menggarap apa," kata Pitoyo. Mengenai anggaran, Pitoyo belum bisa memberi perkiraan.

    Proyek penanggulangan banjir lainnya, yaitu pencodetan Sungai Ciliwung, hingga kini juga belum memiliki kepastian jadwal maupun anggaran. "Jadwal sedang disusun dan biayanya juga masih dalam tahap perencanaan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Budi Widiantoro, Jumat (19/2).

    Sebelumnya, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, berencana menyodet Sungai Ciliwung. Nantinya, Sungai Ciliwung akan terhubung ke Kanal Banjir Timur melalui Sungai Cipinang.

    Codet ini nantinya akan memanfaatkan alur yang sudah ada, yaitu di Bidara Cina, Jakarta Timur. "Alur itu sebelumnya sudah pernah dipakai untuk suplesi air dari Jatiluhur ke Pejompongan melalui Kalimalang," ujar Budi.

    ISMA SAVITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.