Sodetan Bukan Opsi Tunggal Atasi Banjir Ciliwung

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta - Rencana pemerintah untuk menyodet Kali Ciliwung ternyata masih dikaji. Penyodetan dinilai bukan satu-satunya jalan keluar untuk masalah banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.

    "Setidaknya ada empat pilihan untuk menuntaskan masalah ini," ujar Pitoyo Subandrio Kepala Balai Besar Ciliwung Cisadane kepada wartawan di kantornya, Senin (22/2). Keempat opsi tersebut adalah menambah pintu air di Manggarai, mengaktifkan kembali Sungai Ciliwung lama yang alirannya melewati istana negara, membuat sodetan Ciliwung-Cipinang, dan melakukan pelurusan aliran Sungai Ciliwung. "Atau bisa juga keempat-empatnya dipakai".

    Pitoyo juga memastikan bahwa proyek penangangan banjir Ciliwung ini telah dimulai dari sekarang. "Targetnya berakhir pada 2014," ujarnya. Berakhirnya proyek, lanjut dia, juga dibarengi dengan berakhirnya relokasi warga sekitar bantaran Sungai Ciliwung.

    Pemerintah, lanjut Pitoyo, berencana merelokasi warga ke tempat lain yang tidak terlalu jauh. "Nanti akan dibangun rumah susun sewa agar mereka bisa pindah ke situ," ujarnya. Uang sewanya diperkirakan hanya sekitar Rp 3 ribu-Rp 5 ribu sehari.

    Untuk mempersiapkan ini semua, secara garis besar Pitoyo telah mempersiapkan tahapannya. Pada 2010 pihaknya akan mencari lahan lalu dibebaskan. Dua tahun berikutnya akan mulai dibangun tower untuk rumah susun sewa dan memindahkan penduduk secara bertahap. "Kalau sudah mulai bisa ditempati penduduk akan dipindahkan sebagian," ujarnya.

    Sedangkan pembangunan sodet, pelurusan sungai, dan penanaman turap akan dimulai dan diselesaikan sepanjang 2010-2014. "Sodetannya yang paling mungkin dari daerah Bidara Cina ke Cipinang," ujarnya. "Tapi kita akan lakukan simulasi dulu dari beberapa opsi yang ada untuk kemudian putuskan".

    TITIS SETIANINGTYAS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.