Pengembalian Soal UN Dipercepat, Dinas Pendidikan Depok Jamin Tak Ada Kebocoran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Depok-Dinas Pendidikan Kota Depok memutuskan untuk mempercepat batas waktu pengembalian soal dan lembar jawaban Ujian Nasional dari sekolah penyelenggara ke rayon di SMA 1 Depok. Apabila pada Senin lalu, batas waktu pengembalian soal dibatasi sampai pukul 13:00 wib, maka pada hari kedua penyelenggaran, batas waktu pengembalian hanya sampai pukul 11:30.

    Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Depok Otong Hariyanto menjelaskan dipercepatnya waktu pengembalian soal disebabkan jumlah mata pelajaran yang dujikan hanya satu. Sedangkan pada Senin lalu ada dua mata pelajaran yang dujikan, sehingga ujian baru berakhir sekitar pukul 12:00 wib.

    Dengan kebijakan tersebut, Otong menjamin kebocoran soal sulit terjadi. “Kita jamin tidak akan bocor, karena prosesnya cepat sekali,” katanya, siang ini. Terlebih lagi, proses pengembalian soal selalu dikawal oleh polisi.

    Menurut Otong, sampai hari kedua penyelenggaran UN, belum ada satu sekolah pun yang mengembalikan soal lewat dari batas waktu. Akan tetapi, jika di kemudian hari hal tersebut terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan segera menindaklanjuti. “Kalau sampai terlambat akan kita pertanyakan,” katanya.

    Adanya batas waktu pengembalian soal ini rupanya juga membuat sebagian guru yang harus mengatar soal menjadi sedikit repot. Safarudin, guru dari SMA Islam Darussalam, Tapos misalnya, terlihat sangat lelah begitu tiba di SMA 1 Depok. Untuk membawa soal dari sekolah tempatnya mengajar ke SMA 1 Depok dibutuhkan waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan motor. “Tiap hari emang harus ngatar ke sini, tapi ini kan sudah kewajiban,” ujarnya di SMA 1 Depok.

    Berdasarkan prosedur, setelah seluruh soal dikembalikan maka akan direkap untuk kemudian di antar ke Bandung.

    TIA HAPSARI


  • UN
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?