Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Syahrul Effendi: Saya Kaya Sebelum Jadi Wali Kota

image-gnews
Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi. TEMPO/Tommy Satria
Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi. TEMPO/Tommy Satria
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta:  Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi enggan membicarakan asal usul kekayaannya yang tercatat tertinggi dibanding pimpinan daerah tingkat II lain di DKI Jakarta. Menurut wali kota berdarah Bukittinggi Sumatera Barat tersebut, tidak etis membicarakan tentang kekayaan. ”Kekayaan itu saya peroleh sebelum menjadi wali kota Jaksel. Saya dan istri saya berdagang,” kata Syahrul kepada Tempo di kantornya, Jumat (6/8).

Ia menambahkan, jumlah kekayaannya itu sama dengan yang ia laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Juli lalu. Bahkan, dengan tegas ia mengatakan tidak ada yang ia sembunyikan dari laporan kekayaan itu. ”Laporan tersebut bukan hanya tanggung jawab kepada KPK, tapi juga kepada Allah,” ujarnya lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, wali kota penggemar sepeda itu tercatat sebagai wali kota dengan kekayaan tertinggi di seluruh daerah tingkat dua di DKI Jakarta. Syahrul tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp12,5 miliar, jauh di atas wali kota dan bupati lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekayaan Syahrul mengungguli jumlah kekayaan wali kota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan yang sebesar Rp6,7 miliar, wali kota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebesar Rp6,5 miliar dan US$37,6 ribu, wali kota Jakarta Timur Murdhani sebesar Rp5,08 miliar, dan Bupati Kepulauan Seribu Burhanuddin yang tercatat kekayaannya sebesar Rp2,09 miliar.

ARIE FIRDAUS 
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

21 Februari 2020

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menunjukkan bukti setelah menyerahkan LHKPN di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret

Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu 38,90 persen.


KPU DKI: Caleg Terpilih yang Tak Lapor Kekayaan Tidak Dilantik

9 April 2019

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, seusai membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.  Prasetyo datang terkait penyataan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. TEMPO/Imam Sukamto
KPU DKI: Caleg Terpilih yang Tak Lapor Kekayaan Tidak Dilantik

Komisioner KPU DKI menyatakan caleg terpilih bakal dicoret dari daftar pelantikan bila belum menyerahkan LHKPN atau laporan kekayaannya.


Hanya 74,39 persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN kepada KPK

1 April 2019

Tingkat Kepatuhan Penyerahan LHKPN oleh Anggota DPR
Hanya 74,39 persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN kepada KPK

Ada perbedaan aturan dan mekanisme sanksi untuk instansi di lembaga ekskutif, legislatif, dan yudikatif untuk pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.


KPK Sebut Anggota DPRD Jakarta Abai Laporkan Harta Kekayaan

18 Januari 2019

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) didampingi Plt Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Kunto Ariawan (tengah) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penerimaan LHKPN 2018 di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Januari 2018. KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan lembaga legislatif untuk pelaporan LHKPN adalah paling rendah dalam tahun 2018. ANTARA
KPK Sebut Anggota DPRD Jakarta Abai Laporkan Harta Kekayaan

Dari 106 DPRD Jakarta saat ini, baru dua orang yang melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.


Harta Sandiaga Uno Melonjak Terdongkrak Saham dan Rupiah

14 Agustus 2018

Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (kanan), seusai membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Sandi Uno melaporkan harta kekayaannya sebagai salah satu syarat untuk mendaftar sebagai peserta Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang.TEMPO/Imam Sukamto
Harta Sandiaga Uno Melonjak Terdongkrak Saham dan Rupiah

Kekayaan Sandiaga Uno terdongkrak naiknya saham perusahaan dan pelemahan rupiah.


Lima Pejabat Kementerian Ini Paling Malas Lapor Kekayaan ke KPK

8 Agustus 2018

Aksi pemanjat profesional memasang spanduk raksasa bertuliskan Berani Lapor Hebat di gedung KPK Lama, Jakarta, 26 Maret 2018. TEMPO/Imam Sukamto
Lima Pejabat Kementerian Ini Paling Malas Lapor Kekayaan ke KPK

KPK merilis lima kementerian yang ogah-ogahan melaporkan LHKP mereka ke KPK.


5 Kementerian yang Pejabatnya Paling Rajin Lapor LHKPN

7 Agustus 2018

Aksi pemanjat profesional memasang spanduk raksasa bertuliskan Berani Lapor Hebat di gedung KPK Lama, Jakarta, 26 Maret 2018. ANTARA/Hafidz Mubarak A
5 Kementerian yang Pejabatnya Paling Rajin Lapor LHKPN

KPK telah mengimbau ke hampir semua kementerian agar pejabatnya membikin LHKPN. Namun masih banyak pejabat kementerian yang tak patuh.


KPK Sebut Kepatuhan Pelaporan LHKPN Nasional Capai 52 Persen

4 Agustus 2018

Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa saat memberikaan arahan bahaya Korupsi di Kantor gubernur Sulsel di Makassar, 2 Desember 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
KPK Sebut Kepatuhan Pelaporan LHKPN Nasional Capai 52 Persen

Kementerian Bappenas dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kementerian dan pemda dengan pelaporan LHKPN tertinggi.


KPK Apresiasi Tiga Hakim MK yang Rutin Lapor Harta Kekayaan

2 Maret 2017

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK Apresiasi Tiga Hakim MK yang Rutin Lapor Harta Kekayaan

KPK mengapresiasi tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang rutin menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Siapakah mereka?


17 Tahun Berkuasa,Putin Disinyalir Punya Simpanan Rp 2.673 T

23 Februari 2017

Presiden Rusia, Vladimir Putin (kiri) dan kembarannya, seorang petani dari Tiongkok. AP/Chinadaily
17 Tahun Berkuasa,Putin Disinyalir Punya Simpanan Rp 2.673 T

Presiden Rusia Vladimir Putin disinyalir memiliki kekayaan sebesar US$ 200 miliar (Rp 2.673 triliun). Mengalahkan miliarder dunia Bill Gates.