TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan mempertimbangkan pemberian izin pendirian 1.443 minimarket ilegal. "Yang 37 (minimarket ilegal yang letaknya 500 meter dari pasar tradisional) sudah pasti akan ditutup," katanya di Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Sementara, yang 1.443 lainnya akan dikaji kembali.
Menurut dia, 1.443 minimarket tidak melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta. "Yang jelas, dia (minimarket ilegal) jauh dari pasar tradisional. Pada dasarnya tidak merugikan siapa-siapa," kata gubernur.
Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI, Hasan Basri Saleh, mengatakan izin akan diberikan bila Instruksi Gubernur Nomor 115 tahun 2006 dicabut. "Kalau memang diputihkan, ya harus dicabut," katanya di Balai Kota DKI hari ini.
Pendataan minimarket yang dilakukan belum lama ini untuk mengetahui jumlah minimarket ilegal. Dari 1.868 minimarket di Jakarta, 1.443 minimarket di antaranya tidak memiliki izin pendirian atau izinnya tidak lengkap. Dari jumlah itu, minimarket yang letaknya kurang dari 500 meter sebanyak 37 minimarket. Sementara, sisanya 1.406 minimarket letaknya jauh dari pasar tradisional.
"Kalau sudah tahu datanya (minimarket ilegal) ya dibenerin," katanya. Selama minimarket tidak melanggar perda dan peruntukan, izin masih bisa diberikan. Namun, itu terkait dengan perda tata ruang dan peruntukan yang belum selesai hingga saat ini.
Menurut Hasan, nilai bisnis 1.443 minimarket ilegal berkisar Rp 9 miliar dengan perkiraan satu minimarket mempekerjakan minimal 10 kepala keluarga. Ia khawatir menutup minimarket akan memicu inflasi karena mengakibatkan banyak karyawan diberhentikan.
Gubernur menjelaskan pihaknya telah berusaha mengakomodasi tempat berusaha bagi pedagang tradisional kaki lima dengan memindahkannya ke pasar tradisional. "Tapi, saya justru mendengar mereka mengeluhkan adanya pedagang kaki lima baru yang mengambil lokasi mereka sebelum dipindahkan," ujar gubernur. Mereka meminta agar pedagang kaki lima ditertibkan.
AMANDRA MUSTIKA MEGARANI
