TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha lebih serius menangani para pendatang ilegal pasca-Lebaran karena daya tampung penduduk Ibu Kota yang sudah melebihi kapasitas. "Daya tampung penduduk Jakarta sudah overload," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea, saat dihubungi Jumat, 9 September 2011.
Purba mengatakan, penduduk Jakarta saat ini sudah mencapai 9,6 juta jiwa. Angka itu berubah signifikan di siang hari menjadi 12 juta jiwa. "Siangnya, penduduk Jakarta ditambah komuter sebanyak 2,5 juta jiwa," katanya.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang DKI Jakarta 2011-2030 yang baru saja disahkan, daya tampung Jakarta ditetapkan 12,5 juta jiwa. "Itu kalkulasi sampai 2030. Bayangkan, kalau sekarang saja sudah 12 juta jiwa," ujarnya.
Untuk mencegah daya tampung terlampaui, yang artinya tersisa tempat hanya untuk 500 ribu warga baru hingga 20 tahun ke depan, Pemerintah DKI akan menggelar Operasi Yustisi Kependudukan sebanyak tiga putaran. Operasi dilakukan pada 22 September 2011, 13 Oktober 2011 dan 3 November 2011.
Purba mengatakan, wilayah sasaran operasi menunggu informasi data pihak kelurahan. Dari data itu, ujar dia, bisa dilihat wilayah konsentrasi penumpukan pendatang baru. "Biasanya kawasan kos-kosan, permukiman padat, dan apartemen."
Pada tahun lalu, total sebanyak 3.817 orang terjaring dalam operasi ini dan sebagian besar dipulangkan ke daerah masing-masing. Purba mengatakan, bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan akan dikenai sanksi beragam . "Tergantung vonis hakim," katanya.
HERU TRIYONO
