Monorel Masih Jadi Kewajiban DKI hingga 2030

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Fransiskus S.

    TEMPO/Fransiskus S.

    TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pelaksanaan proyek monorel masih menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga 2030. "Monorel masih tertuang dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) 2011-2030," kata pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, kemarin.

    Nirwono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang secara implisit membatalkan proyek kereta rel tunggal itu. Menurut dia, dalam Peraturan Daerah RTRW terbaru disebutkan, ada empat pola transportasi makro di Jakarta, yaitu Mass Rapid Transit, Light Rapid Transit (LRT), Bus Rapid Transit, dan waterway.

    Dari empat pilihan transportasi itu, kata Joga, waterway sudah mati suri. Adapun LRT alias monorel sudah setengah jadi sehingga masih bisa diteruskan. Dalam perencanaan monorel, ada dua jalur yang direncanakan, yakni Blue Line dan Green line. "Green Line sudah ada tiang-tiangnya." Selain itu, "Sudah jadi kewajiban moral karena tertuang dalam RTRW."

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan pemerintah DKI sedang mengkaji beberapa kemungkinan untuk meneruskan sebagian proyek monorel itu. "Apakah diteruskan dalam bentuk monorel atau moda transportasi lain, perlu ada pengkajian yang lebih dalam," katanya kemarin. Namun, yang pasti, kerja sama dengan PT Jakarta Monorail akan diakhiri.

    Menurut Udar, tiang-tiang yang tersebar di kawasan Senayan dan Jalan Rasuna Said akan diukur kembali kekuatannya jika akan dijadikan moda transportasi lain. Dinas Perhubungan juga akan mengkaji kebutuhan masyarakat yang kini telah berbeda dengan ketika tiang monorel itu dibuat.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia DKI Jakarta Tri Tjahjono mendukung pembatalan proyek monorel tersebut. "Tak cocok untuk Jakarta," katanya kemarin. Perencanaan pembangunan monorel pada masa Sutiyoso kurang mendalam, terutama di bidang pengkajian finansial. Akibatnya, PT Jakarta Monorail tidak sanggup melanjutkan proyek. Selain investasinya terlampau mahal, kapasitasnya terlalu kecil. "Kalau ada kerusakan, sulit ditangani," ujarnya.

    Monorel, kata Tri, hanya berhasil di Jepang, Kuala Lumpur, dan Australia. Itu pun bukan tulang punggung transportasi massal.

    Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri Saleh menolak memberi keterangan mengenai proyek monorel ini. "Tunggu saja dalam dua-tiga hari ini," ujarnya kemarin.

    AMANDRA MUSTIKA MEGARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.