Korban Pencurian Pulsa yang Melapor ke Polda Bertambah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Jumlah warga yang melapor ke Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagai korban pencurian atau sedot pulsa terus bertambah. Hari ini, Jumat, 14 Oktober 2011, Henry, seorang warga asal Bogor, Jawa Barat turut melaporkan hal itu.

    Hensry meleporkan kejadian yang dialaminya sejak Juli 2011. Waktu itu dia mendapat pesan singkat dari 'INI GRATIS' yang berisi tawaran Haji dan Umroh gatis. Tapi kenyataannya, ketika pesan dbalas dan instruksi diikuti pulsanya langsung berkurang.

    "Makanya sekarang saya melapor, untuk memberi pelajaran kepada operator dan penyedia konten," kata Henry di Mapolda Metro Jaya. Henry datang didampingi Lingkar Studi Mahasiswa Jakarta (Lisuma Jakarta).

    Setelah membalas pesan itu, Henry terus mendapat beragam pesan konten lain dengan beragam tawaran. Meskipun tidak dibalas, Henry mengaku pulsanya terus tersedot secara otomatis. Bahkan, pemutusan registrasi yang berkali-kali ia lakukan pun gagal. "Saya mengadu ke layanan servis operator pun tidak selesai. Pulsa saya tersedot Rp 2.000-3.000 meskipun saya tidak membalas pesan," ujarnya.

    Berdasar catatan Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) yang membuka pusat aduan pencurian pulsa, sampai saat ini ada 2.504 aduan pencurian pulsa yang berasal dari seluruh Indonesia.

    Bahkan, dalam gagasan 'Gerakan Penyelamatan Pulsa' yang mereka buat, Lisuma memeringkat operator dengan keluhan terbanyak soal pencurian pulsa. Keluhan terbanyak ada di operator Telkomsel sebanyak 40 persen dari total aduan, disusul Indosat sebanyak 30 persen dari total aduan yang masuk dan XL Axiatan sebanyak 15 persen dari total aduan masuk.

    "Data itu kami kumpulkan dari pusat aduan yang kami sediakan selama hampir dua minggu lalu," ujar Al Akbar Rahmadillah, Ketua Umum Lisuma Jakarta.

    ARIE FIRDAUS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.