KUA Kewalahan Layani 1.000 Pernikahan 11-11-11

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Syaiful Arif

    ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebanyak seribu pasangan menggelar pernikahan serba sebelas pada hari ini di Ibu Kota. Lonjakan ini membuat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kewalahan. "Banyak sekali, padahal penghulunya terbatas," kata Staf Administrasi KUA Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Ida Hairani, kepada Tempo, Jumat, 11 November 2011.

    Menurut Ida, pihaknya kewalahan melayani lonjakan pendaftaran pernikahan karena dilangsungkan selama satu hari. Pasalnya, pengaturan jam pernikahan dengan waktu luang penghulu amat mepet. "Di sini penghulunya cuma ada tiga, sementara yang menikah ada 41 pasangan," ujarnya.

    Di KUA Kecamatan Kramat Jati, jumlah pasangan yang menikah mencapai 47 pasangan. Padahal rata-rata per pekannya cuma mencapai 5 sampai 10 pernikahan. "Untuk menyiasatinya biasanya menyewa penghulu dari Kementerian Agama. Tapi saya tidak tahu," kata Tri, petugas administrasi, yang mengklaim pendaftaran menikah itu gratis.

    Petugas KUA Kecamatan Pulo Gadung juga kewalahan melayani 45 pasangan yang mendaftar pernikahan. Sama halnya juga di KUA Kecamatan Kramat Jati yang melayani 25 pasangan. Mereka membantah meminta biaya ekstra atas pengurusan pernikahan hari ini.

    Menurut pihak KUA, pendaftar pernikahan mengaku ingin mengabadikan ijab kabulnya di angka yang istimewa. Ada juga yang beralasan karena hitungan weton orang Jawa.

    Kepala Seksi Kepenghuluan Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta HM Habib kepada wartawan di Kantor Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Kebon Nanas, Jatinegara, Jakarta Timur, mengatakan ada sekitar 1.000 pasangan yang menikah hari ini.

    Menurut dia, membludaknya permohonan untuk menikah pada 11-11-2011 karena hari ini unik dan baik untuk menikah. "Kami mengerahkan 200 penghulu dari 44 KUA di Provinsi DKI Jakarta," kata Habib, Jumat, 11 November 2011.

    HERU TRIYONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.