Pendidikan Gratis di Kota Bekasi Sulit Terwujud

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Nita Dian

    TEMPO/Nita Dian

    TEMPO Interaktif, Bekasi - Pelayanan pendidikan gratis di Kota Bekasi, Jawa Barat, belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah Daerah hanya bisa  menggratiskan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri, tetapi belum bisa dilaksanakan di sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah-sekolah swasta lain.

    Kepala Seksi Data dan Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Agus Enap, mengatakan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh lembaga pendidikan di Kota Bekasi sangat besar.

    Pada tahun ajaran 2011/2012 saja, Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana sebesar Rp 312 miliar lebih atau sekitar 16 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp 1,9 miliar. "Idealnya memang alokasi pendidikan itu di atas 20 persen dari APBD," kata Agus Enap kepada Tempo, Selasa, 15 November 2011.

    SD dan SMP Negeri, kata Agus, telah bebas biaya di mana pengelola dan guru sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya sepeser pun. Jumlah SD Negeri di Kota Bekasi sekitar 451 sekolah dan 150 SD swasta, sedangkan SMP negeri ada 40 dan SMP swasta 200-an sekolah. Adapun SMA negeri ada 18 dan SMK ada 77.

    Model pembiayaan sekolah gratis ditanggung pemerintah daerah. Untuk siswa SD, sekitar Rp 25 ribu per siswa per bulan dengan total siswa 237 ribu lebih. Pembiayaan untuk siswa SMP sebesar Rp 80 ribu per siswa per bulan dan standar pembiayaan ideal untuk siswa SMA/SMK sekitar Rp 250 ribu per siswa per bulan.

    Menurut Agus, tren sekolah di Kota Bekasi mulai didominasi sekolah swasta yang kualitasnya bagus. Sebab, sekolah negeri menurun dalam masalah pembelajaran dan tidak terlalu peduli terhadap perilaku anak. SD negeri, misalnya, siswanya hanya belajar sekitar 2 jam per hari, sementara di sekolah swasta bisa 7-8 jam sehari.

    Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan sektor pendidikan paling banyak menguras keuangan daerah. Meski demikian, kata Rahmat, pemerintah akan berusaha menambah alokasi anggaran pendidikan seiring dengan bertambahnya nilai APBD tahun depan menjadi Rp 2,2 triliun, dari APBD saat ini Rp 1,9 triliun. "Nilai penambahan untuk sektor pendidikan belum ditetapkan," katanya.

    HAMLUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.