Anggaran Pemilukada DKI 2012 Rp 253 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fauzi Bowo. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Fauzi Bowo. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada 2012 sebesar Rp 253 Miliar. Dana itu akan digunakan untuk putaran pertama Rp 193,2 miliar dan putaran kedua Rp 59,8 miliar.

    "Dana tersebut merupakan dana hibah, yang digunakan untuk seluruh kebutuhan penyelenggaraan, sarana dan prasarana, serta honorarium petugas," kata Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, M. Arief Amien, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu, 15 November 2011.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Jury Ardiantoro, mengatakan pihaknya memperkirakan pemilukada DKI akan diadakan dalam dua kali putaran.

    Pasalnya, Jakarta memiliki kasus yang istimewa. Di daerah lain, perolehan suara di atas 30 persen sudah bisa dinyatakan sebagai pemenang. Sementara di Jakarta harus lebih dari 50 persen.

    Berdasarkan asumsi awal, jumlah petugas dan pengawas pemilukada diperkirakan mencapai 164.197 orang. Terdiri dari 40 petugas di tingkat provinsi, 200 petugas di tingkat kabupaten/kota, 352 petugas yang tersebar di 44 tingkat kecamatan, serta 12.407 petugas di 2.067 kelurahan dan 151.200 petugas yang tersebar di 16.800 tempat pemungutan suara. Masing-masing petugas akan menerima honor Rp 300 ribu. “Jumlah itu dikalikan saja dengan Rp 300 ribu (honor petugas),” kata Jury.

    Sementara separuh anggaran lagi akan digunakan untuk sosialisasi, rehabilitasi gedung KPUD, dan penyelenggaraan pemilukada untuk dua putaran.

    Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah, mengatakan Pemilukada DKI Jakarta akan dilangsungkan pada 11 Juli 2012 untuk pemungutan suara.

    "Berdasarkan peraturan, harus sudah mengambil pemungutan suara satu bulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Kepemimpinan gubernur saat ini berakhir pada 7 Oktober 2012. Jadi, tanggal 11 Juli 2012 kami pilih untuk pemungutan suara," kata Aminullah.

    KPU Provinsi DKI Jakarta mengirim surat ke Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur untuk menetapkan libur saat pemungutan suara.

    "Kami akan minta untuk diliburkan untuk memaksimalkan pemungutan suara. Yang diliburkan termasuk sekolah, karena guru juga punya hak pilih. Pada 2007, kita juga liburkan saat pemungutan suara," katanya.

    AMANDRA MUSTIKA MEGARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.