Jembatan Runtuh Didesak Diselidiki

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO Interaktif, Jakarta -  Pemerintah DKI Jakarta didesak untuk mengaudit dan menyelidiki proyek pembangunan jembatan beton di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Rangka jembatan terdiri atas enam girder (balok beton) itu runtuh pada Ahad dinihari lalu diduga karena ukuran landasan untuk balok-balok itu tidak sesuai.

    Proyek itu dikelompokkan di antara proyek-proyek yang bermasalah, seperti pembuatan drainase di Jalan Sudirman, renovasi SDN 03 Kelapa Dua Kebon Jeruk, dan pengadaan pompa air di Kampung Bandan. "Harus diaudit semua. Selama ini juga tidak pernah ada sanksi yang diberikan," kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Bangsa, Wanda Hamidah, kemarin.

    Soal sanksi, Wanda mengatakan, setidaknya bersifat administratif kepada para pelaksana birokrasi yang terkait dengan proyek. “Kepala dinas, bagian sarana dan prasarana, suku dinas, agar ada efek jera,” ujarnya.
    Kontraktor proyek juga harus di-blacklist. "Karena dinas terkait tidak menyadari kredibilitas perusahaan sebelum terjadinya kasus," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana secara terpisah.

    Desakan agar pemerintah DKI tegas juga disampaikan Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) DKI Jakarta. Kelompok ini meminta agar dipastikan apakah proyek pembangunan jembatan sesuai dengan standar atau tidak. "Ini menjadi pelajaran dan efek jera bagi kontraktor. Yang lain juga akan hati-hati mengerjakan proyek," kata Direktur Eksekutif Majelis, Sugiyanto.

    Secara terpisah, Gubernur Fauzi Bowo menilai runtuhnya kembali jembatan yang sedang dibangun di Marunda, yang menghubungkan kawasan pelabuhan dengan kawasan industri di Marunda, itu murni kecelakaan. Proyek juga dinilainya tidak merugikan publik, tidak seperti proyek drainase di Jalan Sudirman dan renovasi SDN di Kebon Jeruk.


    "(Kasus jembatan) Cilincing murni pekerjaan kontraktor. Kita kan tidak bisa, masih domain kontraktor saat ini," ucap Fauzi kemarin.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengungkapkan, kerugian atas jatuhnya lima dari enam balok beton tidak akan ditanggung oleh pemerintah DKI. "Lima beton itu akan diganti dengan yang baru oleh kontraktor. Itu sudah rusak semua," katanya.

    Namun Ery memastikan beton diganti sesuai dengan spesifikasi. "Kami pastikan angkutan berat aman melewati daerah itu, itu tahan."

    ABDUL RAHMAN | AMANDRA MUSTIKA MEGARANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.