Donatur Greenpeace Terganggu Pemberitaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Greenpeace berunjuk rasa di depan gd KPK, Jakarta, Kamis (30/4). Mereka mendesak KPK memeriksa Menhut MS Kaban yang memberi izin 14 perusahaan melalui Rencana Kerja Tahunan membabat lebih dari 100rb hektar hutan di Riau. Tempo/Adri Irianto

    Aktivis Greenpeace berunjuk rasa di depan gd KPK, Jakarta, Kamis (30/4). Mereka mendesak KPK memeriksa Menhut MS Kaban yang memberi izin 14 perusahaan melalui Rencana Kerja Tahunan membabat lebih dari 100rb hektar hutan di Riau. Tempo/Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Gencarnya pemberitaan miring atas LSM internasional yang getol mengadvokasi kasus perusakan hutan Indonesia, Greenpeace, berimbas pada rontoknya para donatur lembaga itu.

    Salah satunya Nina Marlina, karyawan swasta di Jakarta, yang mengaku menjadi donatur Greenpeace sejak 2009 dengan nomor identifikasi 21067. Nina tertarik menjadi donatur sejak mengikuti pameran di Jakarta Convention Center (JCC).

    "Saya ingin ikut menyelamatkan lingkungan. Setiap bulan saya menyumbang Rp 75 ribu," katanya. Sebagai donatur, Nina berhak mendapat buletin Greenpeace setiap bulan. Tapi karena sejumlah pemberitaan yang menyoroti peran Greenpeace dalam advokasi perusakan hutan oleh perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Nina berhenti menjadi donatur.

    Dalam rilisnya, Kepala Greenpeace Indonesia, Nur Hayati, menjelaskan bahwa sejumlah donatur lembaga itu memang berhenti menyumbang karena ada masalah dalam sistem autodebet di rekening mereka. "Bukan karena Greenpeace-nya," kata Nur.

    Hidayati menjelaskan Greenpeace saat ini didukung oleh 30 ribu donatur di Indonesia dan tiga juta donatur di seluruh dunia. Laporan keuangan Greenpeace dipublikasikan di situs organisasi itu secara terbuka. “Laporan itu bisa dengan mudah diakses para donatur, juga masyarakat umum,” ujarnya.

    AGUSLIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.