Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Poin Pengaduan FPI ke Komnas HAM  

image-gnews
Massa Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi di depan Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Senin (20/2). ANTARA/ Dhoni Setiawan
Massa Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi di depan Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Senin (20/2). ANTARA/ Dhoni Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari Front Pembela islam. "Mereka (FPI) kemarin, Senin, 21 Februri 2012, datang ke kantor untuk melakukan pengaduan," kata Komisioner Divisi Penyuluhan Komnas HAM, Hesti Armiwulan, ketika dihubungin Tempo, Selasa 22 Februari 2012.

Sekitar pukul 14.00, 30-an anggota FPI mendatangi kantor Komnas HAM. Kedatangannya perihal pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rombongan terlihat hadir Juru Bicara FPI Munarman.

Hesti menjelaskan FPI datang untuk menjelaskan 3 poin pengaduan terkait masalah yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu, 11 Februari 2012. Pada saat itu ratusan warga suku Dayak menolak kedatangan Front Pembela Islam di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya.

Masyarakat Dayak menolak kehadiran FPI di Kalimantan Tengah karena identik dengan aksi-aksi kekerasan. (Baca: Warga Dayak Tolak Ketua FPI Rizieq dan Alasan Warga Dayak Tolak FPI).

Berikut tiga poin pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diadukan FPI :

Pertama, FPI mengadukan konflik agraria yang didera puluhan warga Kabupaten Seruyan, kalimantan Tengah. "Menurut FPI mereka tidak mendapat perhatian Pemda, DPR, dan DPD," kata Hesti

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedua, FPI mengadukan penolakan masyarakat Kalimantan Tengah atas kedatangan FPI di Palangkaraya. Dalam versi FPI, penolakan ini terorganisir dan dimotori oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang.

Ketiga, Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. "FPI merasa seperti ada pembiaran di sana," kata Hesti. Pembiaran ini menurutnya terkait dugaan pembunuhan terhadap pimpinan FPI, pembakaran dan perusakan di acara maulid nabi, tempat FPI diundang datang pihak Bupati Kuala Kapuas. (Lihat: Rizieq dan FPI Laporkan Teras Narang ke Polisi).

Pada tahun 2000 FPI pernah meminta Komnas HAM dibubarkan, namun sekarang justru organisasi massa ini menyampaikan pengaduannya. Menanggapi hal ini, Hesti menjawab diplomatis. "Sudah merupakan kewajiban Komnas HAM untuk menerima pengaduan masyarakat."

ANANDA PUTRI

Berita lain:
Provinsi Kalimantan Tengah Resmi Tolak FPI

Menteri Agama Ragu Masyarakat Tolak FPI
FPI Dituding Muncul karena Tak Ada Pekerjaan
Aktor di Balik FPI Harus Diusut
Ansor dan Banser Desak FPI Dibubarkan
Dipertimbangkan, Membubarkan Ormas Melalui Pengadilan


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

18 Agustus 2022

Ayah Lutfil Hakim, anggota Laskar FPI yang tewas dalam penembakan di Tol Cikampek Km 50 Senin dini hari, menceritakan kondisi jenazah anaknya di RDPU DPR RI, Kamis, 10 Desember. YOUTUBE/DPR RI
Kuasa Hukum Korban Km 50 Sebut Penembakan Laskar FPI Sama dengan Kasus Ferdy Sambo

Kuasa Hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam, Azis Yanuar menyamakan kasus pembunuhan laskar FPI dengan pembunuhan oleh Ferdy Sambo.


Jika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka

23 Desember 2019

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan bantuan kepada keluarga korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019. Bantuan ini diberikan kepada keluarga korban terorisme di Lamongan dan Cirebon. TEMPO/Muhammad Hidayat
Jika FPI Enggan Perpanjang SKT, Mahfud MD: Itu Hak Mereka

Tarik ulur izin FPI itu membuat Juru bicara FPI, Munarman, menegaskan pihaknya tak lagi peduli ihwal perpanjangan izin SKT.


Kata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI

2 Desember 2019

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pelepasan atlet untuk SEA Games 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 November 2019. Pada kejuaraan dua tahunan ini, Indonesia turun di 51 dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan. TEMPO/Subekti
Kata Jokowi Soal Polemik Perpanjangan Izin FPI

Jokowi enggan menanggapi SKT FPI.


Izin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis

1 Desember 2019

Konferensi Pers Front Pembela Islam (FPI) di kantornya, Petamburan, Jakarta Barat, pada Senin, 11 November 2019. TEMPO/Andita Rahma
Izin Perpanjangan SKT FPI Dikhawatirkan Politis

Juru Bicara FPI mempersoalkan tak kunjung dikeluarkannya izin perpanjangan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Janji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji

28 November 2019

Belum ada kepastian soal nasib perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI.
Janji Tak Ulur Izin FPI, Ma'ruf Amin: Kan Lagi Dikaji

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah harus mengkaji dari segala aspek sebelum mengambil keputusan terkait FPI.


Kasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan

10 Oktober 2019

Munarman. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Munarman Jubir FPI, Dugaan Penganiayaan hingga Penghinaan

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman kini kembali dijadikan tersangka


Petisi Viral Penolakan FPI, Ini Liku-liku Perpanjangan Izin Ormas

8 Mei 2019

Massa Front Pembela Islam alias FPI membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid saat berunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, terkait insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser Nahdlatul Ulama di Garut, Selasa, 23 Oktober 2018. Polda Jawa Barat telah menahan sejumlah tersangka serta terus melakukan pendalaman untuk meredam dampak dari insiden yang berpotensi meluas tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Petisi Viral Penolakan FPI, Ini Liku-liku Perpanjangan Izin Ormas

Mungkinkah Kemendagri bisa menolak perpanjangan izin, dalam hal ini FPI, dan bagaimana aturan yang berlaku?


FPI Sebut Rizieq Shihab Diperlakukan Seperti Tahanan Rumah

29 September 2018

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (kedua kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kanan), bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Istimewa
FPI Sebut Rizieq Shihab Diperlakukan Seperti Tahanan Rumah

Juru bicara FPI menduga perlakuan terhadap Rizieq Shihab di Arab Saudi itu atas pesanan pemerintah Indonesia.


Kasusnya Dihentikan, Rizieq Shihab Bakal Pulang ke Indonesia

18 Juni 2018

Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab menjawab pertanyaan sejumlah wartawan setibanya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/2).  ANTARA/Reno Esnir
Kasusnya Dihentikan, Rizieq Shihab Bakal Pulang ke Indonesia

Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, memastikan kliennya akan pulang ke Indonesia setelah polisi memastikan tidak meneruskan penyidikan kasusnya.


Polisi Nyatakan Kasus Rizieq Shihab Bisa Dibuka Kembali

17 Juni 2018

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (kedua kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kanan), bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Istimewa
Polisi Nyatakan Kasus Rizieq Shihab Bisa Dibuka Kembali

Kasus dugaan percakapan mesum Rizieq Shihab dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru.