TEMPO.CO, Jakarta- Civitas Akademika Universitas Trisakti akan melawan jika eksekusi terhadap perguruan tinggi itu dijalankan oleh Pengadialan Negeri Jakarta Barat. "Jika eksekusi tetap dilakukan, kami akan melawan," kata Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti Advendi Samangunsong, Senin, 27 Februari 2012.
Pengadilan berencana mengeksekusi universitas itu pada Rabu mendatang, 29 Februari 2012. Eksekusi ini menyusul keputusan Mahkah Agung pada September 2010. Di mana sengketa antara Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti, Mahkamah Agung memenangkan Yayasan Trisakti sebagai badan pengelola dan badan penyelenggara Universitas Trisakti.
Masalah ini buntut dari konflik internal yang berlangsung lama. Selama ini, kampus A dan B dikelola universitas, sedangkan yayasan mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti. "Sekitar 2002, yayasan menyatakan diri sebagai pengelola kampus A dan B juga," ujar Winda, alumnus Universitas Trisakti yang turut dalam aksi menolak eksekusi ini.
Eksekusi sempat akan dilakukan pada 19 Mei 2011 lalu, namun ditunda karena puluhan mahasiswa menghalang-halangi. Penolakan eksekusi didasarkan pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.34/Pdt/G/2011/Pn.Jkt.Tim pada 22 Juni 2011 yang memutuskan bahwa SK Mendikbud No. 0281 dinyatakan kadaluarsa dan tidak memiliki kekuatan hukum lebih lanjut.
SK Mendikbud yang menjadi dasar hukum keputusan MA untuk melakukan eksekusi berisi keputusan untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Trisakti pada yayasan.Universitas juga berpegang pada putusan PN Jakarta Selatan No.40/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel 5 Januari 2012. Putusan itu juga menyebutkan bahwa kepengurusan Yayasan Trisakti tidak sah dan Universitas Trisakti adalah penyelenggara satuan pendidikan di Universitas Trisakti.
Edvendi tidak menjelaskan ketika ditanya bagaimana bentuk perlawanan yang akan dilakukan universitas jika eksekusi dilakukan. "Tergantung serangannya seperti apa,” kata Advendi.
MARIA GORETTI
