TEMPO.CO, Jakarta -Sita Planasari terkejut melihat tagihan PT PLN senilai Rp 6 juta rupiah. Sita dituduh telah merusak peralatan kWh meter PLN di rumah kontrakannya, di kawasan Ciledug, Tangerang. Peristiwa itu terjadi 14 Maret 2012.
Merasa tidak pernah mengotak-atik meteran, Sita mendatangi ke kantor PLN Area Bintaro untuk mendapatkan penjelasan rinci. Namun, hasil akhir, ibu satu anak itu tetap harus membayar tagihan itu. Sita menuturkan kronologi tagihan yang menggelembung tersebut seperti dimuat dalam surat pembaca Koran Tempo edisi Selasa 20 Maret 2012.
Lima petugas outsource PLN mendatangi kontrakan Sita, 13 Maret 2012. “Kami dari PLN, tolong bukakan pintu,” kata salah tugas itu tanpa menunjukkan surat tugas ataupun surat izin masuk halaman. Belakangan baru diketahui, surat diberikan kepada pemilik rumah.
Ketika memeriksa meteran, tiba-tiba mereka berteriak, “Ini bolong, ini bolong.” Mendengar itu, Sita keluar rumah dan menemui petugas. Ia sempat menanyakan apa yang bolong kepada petugas PLN tapi tak ada jawaban. Mereka lalu mengganti kWh meternya.
Usai pemeriksaan itu, keesokan hari, pemilik rumah Harto dipanggil ke PLN Kreo dan diberi perhitungan tagihan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik sebesar Rp 6 juta. Si empunya rumah, kemudian mempertanyakan ke Sita.
“Saya terkejut melihat tagihan itu,” kata Sita. Ia bersama suaminya kemudian mendatangi kantor PLN Area Kreo pada 15 Maret 2012 untuk mempertanyakan denda itu. Petugas di sana mengatakan ada kerugian karena dianggap merusak, dimabah adanya indikasi pencurian listrik. “Sungguh itu tidak pernah saya lakukan, bisa dicek pembayaran listrik apakah normal untuk daya 1.300 VA,” katanya.
Selama tiga tahun menggontrak, Sita mengatakan belum pernah ada petugas yang datang dengan tiba-tiba untuk memeriksa kWh meter. Sita mengaku selama menempati rumah itu, ia selalu membayar listri tiap bulan sekitar Rp 200 ribu tepat waktu.
Lalu, Sita dan suaminya diminta datang ke PLN Area Bintaro untuk menemui Asisten Manajer F.X. Sigit Sarwono. Hari itu juga, keduanya bermaksud menemui Sigit tapi tidak bisa bertemu dan hanya stafnya Eko yang menemui. Menurut Eko, Sigit berjanji akan bertemu dengan Sita esok hari.
Sita pun kembali mendatangi Sigit esok harinya. Namun, Sigit tetap tidak bisa menemuinya. Lagi-lagi hanya Eko yang menemui Sita. Ia menyatakan Sita tetap harus membayar denda Rp 6 juta meski PLN sudah memiliki salinan listrik selama setahun terakhir.
Sita mengaku sempat menelepon Humas PLN pusat, Bambang Dwi, untuk menanyakan soal denda itu karena Sigit tidak mau menemuinya. Saat itu, Bambang menegaskan Sigit harus menemui Sita karena urusan itu hanya bisa diselesaikan di tingkat unit.
Setelah melewati birokrasi yang panjang, Sita akhirnya bisa bertemu dengan Sigit di ruangannya. Sebagai pejabat publik, kata Sita, Sigit tidak memberi kesempatan membela diri. “Saya enggak peduli tujuan apa. Saya enggak peduli seberapa kecil lubangnya, tapi sudah terjadi perusakan, sehingga Ibu harus membayar,” ujar Sigit seperti ditirukan Sita.
“Menurut pendapat saya, posisi kami sebagai pelanggan sangat lemah karena berdasarkan surat edaran Direksi PLN tahun 2010, jika terjadi perusakan alat PLN di rumah pelanggan (asal persil), siapa pun yang menghuni di situ dianggap bersalah meski tanpa pembuktian hukum,” kata Sita.
Ia menuntut keadilan dengan pembuktian bahwa perusakan itu dilakukan olehnya atau pemilik rumah. “Sebab saya dan pemilik rumah tidak merasa merusak perlengkapan PLN apalagi pencurian listrik,” ujarnya.
RINA WIDIASTUTI
