Pendemo Dukung Harga BBM Naik, Siapa Mereka?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buruh berunjuk rasa menentang kenaikan BBM di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/3). Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah di Bandung berlangsung tertib tanpa adanya kerusuhan. TEMPO/Prima Mulia.

    Buruh berunjuk rasa menentang kenaikan BBM di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/3). Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah di Bandung berlangsung tertib tanpa adanya kerusuhan. TEMPO/Prima Mulia.

    TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk SBY (ARUS) beraksi membela kebijakan pemerintah terkait Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLSM).

    "Kalau ada elite politik yang menolak BLSM, berarti anti terhadap rakyat," ujar Sekretaris Jenderal ARUS Heru Purwoko saat beraksi di dekat gerbang tol Kebon Nanas, Jakarta Timur, Selasa, 27 Maret 2012.

    Dia menilai penolakan elite politik terhadap BLSM tak masuk akal. "BLSM kan diberikan untuk rakyat kurang mampu, apa alasannya mereka menolak?" katanya.

    Kelompok masyarakat yang terdiri atas gabungan masyarakat dan relawan pendukung Presiden SBY semenjak tahun 2009 ini menyerukan agar kenaikan harga BBM didukung. “Aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menentang kenaikan BBM itu merupakan aksi simpatisan bayaran dari partai politik,” ujar Heru menuding ramainya aksi penentang kenaikan harga BBM.

    Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar 45 menit ini cukup memancing perhatian masyarakat yang melintas di sekitar lokasi. Dalam orasinya, Heru juga menyerukan agar aksi unjuk rasa anti-kenaikan BBM dilakukan dengan tertib. “Tidak perlu anarkis kalau mau unjuk rasa,” kata Heru.

    Seusai berorasi, para pengunjuk rasa yang membawa atribut bendera Merah Putih dan bendera bertuliskan LSM ARUS ini membubarkan diri dengan tertib. Rencananya, mereka akan kembali menggelar aksi simpatik untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono pada Kamis, 29 Maret 2012 di gedung MPR/DPR.

    “Kami ingin meminta agar elite politik untuk mendukung pemerintahan dan tidak menyebarkan kebencian,” kata Heru.

    SUBKHAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.