Polisi Bantah Cegat Ambulans PMI yang Bawa Korban  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya membantah adanya peristiwa penghadangan mobil ambulans PMI (Palang Merah Indonesia) yang membawa tujuh korban gas air mata, Selasa, 27 Maret 2012 kemarin. "Tidak benar itu. Saya ada di tempat kejadian," ujar Juru Bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto saat dihubungi Tempo, Rabu, 28 Maret 2012.

    Sebelumnya, Sekretaris Pengurus Palang Merah DKI Jakarta Irwan Hidayat mengatakan polisi sempat menghentikan mobil ambulans PMI yang sedang membawa korban dan teman korban ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

    “Kami memang distop polisi ketika mengangkut tujuh korban,” kata Irwan kepada wartawan di Markas Daerah PMI DKI Jakarta, di Jalan Kramat Raya Nomor 47, Jakarta Pusat, Rabu 28 Maret 2012.

    Rikwanto menjelaskan, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi. "Enggak ada," ucap Rikwanto membantah kejadian itu.

    Tujuh korban yang berada di ambulans diperkirakan terpapar gas air mata yang disemprotkan kepada mahasiswa pengunjuk rasa dari Konami (Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia) di kawasan Gambir, kemarin sore.

    Menurut Irwan, ada dua korban pingsan di ambulans. Sedangkan lima di antaranya masih sadar.
    “Tapi semuanya korban gas air mata dan lain-lain,” katanya.

    Kelima orang itu, menurut Irwan kemudian dipindahkan ke mobil ambulans yang lain dan dipindahkan ke mobil tahanan polisi. “Selanjutnya, kami tidak tahu,” ujarnya.

    SUBKHAN | GADI MAKITAN | RINA WIDIASTUTI

    Berita terkait:
    Polisi Tak Yakin Ambulans Pembawa Batu Milik PMI

    PMII Semarang Blokir Jalan Pantura

    Batu di Ambulans PMI Diduga dari Demonstran

    Priyo: Kenaikan BBM Akan Divoting di Paripurna

    Wali Kota Temukan 3 Ton Solar di Rusun Lampung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.