Alasan Polisi Tak Pakai Water Canon Saat Demo BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa berlindung dari semprotan watercanon saat berunjukrasa yang berujung bentrok di depan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (27/3).  TEMPO/Hariandi Hafid

    Sejumlah mahasiswa berlindung dari semprotan watercanon saat berunjukrasa yang berujung bentrok di depan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (27/3). TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO , Jakarta - Ada cerita menarik seputar pengamanan unjuk rasa kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan polisi. Cerita ini seputar kenapa polisi tidak menggunakan water canon dalam pengamanan unjuk rasa. "Ini bukan karena polisi menyalahi prosedur tetap (protap) tapi karena water canon milik polisi sudah usang dan ada yang rusak," kata Direktur Eksekutif Indonesian Police Watch (IPW) Neta S. Pane.

    Neta mengatakan pada tahun 2009 Kepolisian Daerah Metro Jaya hanya memiliki 4 unit water canon. "Tapi pada 2010 jumlahnya tinggal tiga karena yang satu rusak parah," katanya kepada Tempo pada Jumat, 6 April 2012, di Markas HMI Pusat, Jalan Diponegoro, Cikini.

    Parahnya, kata Neta, dari tiga unit tersebut dua unit mengalami kebocoran di bagian alat semprotnya. Sedangkan satu unit lainnya bocor di bagian tangki penyimpanan air. Jadi daya semprotnya hanya 2-3 meter padahal seharusnya sampai 20 meter.

    "Kalau ada pengunjuk rasa yang disemprot rasanya sepeti mandi menggunakan shower," ucapnya sambil tertawa. Karena itulah saat pengamanan unjuk rasa di sekitar gedung MPR/DPR polisi meminjam mobil pemadam kebakaran.

    IPW mengaku sudah mendesak pihak Polda Metro Jaya juga Mabes Polri untuk menyediakan water canon baru. "Hanya, hingga saat ini belum ada pengadaan mobil baru," ucapnya. Padahal keberadaan water canon menurut Neta sangat penting karena digunakan untuk membubarkan massa dan lebih efektif ketimbang gas air mata atau peluru karet,

    SYAILENDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.