TEMPO.CO, Depok - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Babai Suhaimi menuding Pemerintah Kota Depok tidak serius menyelesaikan pembangunan Terminal Tipe A Jatijajar di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Proyek terminal yang anggarannya mencapai Rp 70 miliar ini molor dari target penyelesaian pada 2011 lalu. Padahal, kata Babai, beban pemerintah kota hanya membebaskan lahan. "Saya lihat ada ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan. Padahal, bebannya tidak besar." kata Babai saat dihubungi Jumat, 4 April 2012.
Menurut Babai, ketidakseriusan itu tampak dari keengganan Pemerintah Kota Depok menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Pemerintah kota, kata dia, tidak mempunyai pola kerja dan memiliki agenda yang bagus. "Saya lihat setelah mereka menyediakan lahan, terus dibiarin begitu saja," katanya.
Bahkan, kata Babai, laporan resmi pemerintah kota tidak menginformasikan kondisi pembangunan terminal seluas 13 hektare itu. Padahal, DPRD telah mengalokasikan APBD 2008 sekitar Rp 23 miliar untuk pembebasan lahan tersebut. "Tidak ada laporan resmi tentang Terminal Jatijajar. Sekarang yang rugi masyarakat," katanya.
Terminal ini penting untuk menata kota agar kemacetan tidak terjadi di sejumlah jalan protokol di Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Raya Siliwangi. Menurut Babai, jika pemerintah serius mempercepat pembangunan Terminal Jati Jajar, masalah kemacetan bisa dikurangi. Sebab, semua angkutan antarwilayah dan antarprovinsi akan masuk ke Terminal Jatijajar dan terminal terpadu hanya untuk angkutan dalam kota.
Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok, Nasrun ZA, pembangunan tahap awal terminal ini dimulai sejak 2010. Nasrun mengatakan proyek ini tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan daerah berbagi tanggung jawab.
Pembangunan terminal oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah Kota Depok menyediakan tempat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melanjutkan manajemen konstruksi. "Bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya, Jumat, 4 Mei 2012.
Pembebasan lahan proyek itu sudah menghabiskan anggaran mencapai Rp 50 miliar. Pemerintah Kota Depok mengucurkan dana dari APBD hingga Rp 8 miliar, Rp 5 miliar di antaranya dipakai pembangunan jembatan dan pematangan lahan Rp 2,5 miliar.
Nasrun mengatakan masih banyak kendala dalam penyelesaian proyek ini, terutama dengan pola penghubungan fasilitas umum dari perencanaan pembangunan Kota Depok yang lain. Rencananya, terminal tersebut menghubungkan akses jalan bagi bus antarkota dan antarprovinsi yang melintasi tol Cinere-Jagorawi. "Masalah pemerintah kota adalah memikirkan akses masuk tol Cijago," kata Nasrun.
ILHAM TIRTA
