Leo Batubara: Pemberitaan Koran TEMPO Bukan Pelanggaran

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang kasus pihak TEMPO dengan Tomy Winata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali dilanjutkan, Kamis (4/3). Kali ini, sidang menghadirkan saksi ahli jurnalistik dari pihak TEMPO, yaitu Sabam Leo Batubara, 64 tahun, pimpinan perusahaan harisn Suara Karya yang juga merupakan salah seorang anggota Dewan Pers. Di awal sidang, Hakim Ketua Zaenal Abidin Sangadji menanyakan seputar latar belakang Leo Batubara dan aktivitasnya. "Saya lulusan IKIP Jurusan Pendidikan pada 1970 dan saat ini menjadi anggota Dewan Pers. Saya juga pernah merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)," kata Leo. Menurut Leo, penyusunan KEWI pada era Menteri Penerangan Muhamad Yunus dilakukan tim kerja. Kemudian, KEWI itu ditanda-tangani 26 asosiasi wartawan. Mengenai organisasi pers, Leo juga menerangkan, selama orde baru hanya terdapat dua organisasi yaitu Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) untuk perusahaan penerbitan ada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk para wartawan. Pada saat reformasi, SPS tetap ada tanpa ada perpecahan, tapi untuk wartawan terdapat sekitar 50-60 asosiasi.Tentang kasus Koran TEMPO, menurut Leo, yang disengketakan adalah pemberitaan pada 13 Maret 2003 yaitu pernyataan Goenawan Mohamad, "supaya RI jangan jatuh ke tangan preman dan juga ke tangan Tomy Winata". Sehingga pemberitaan itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Karena pernyataan preman dari Goenawan Muhamad sebenarnya terkait pada kejadian sebelumnya, 8 Maret 2003, saat sekelompok orang menyerang kantor Majalah TEMPO. "Mereka melakukan tindakan preman dan bahkan juga ada yang memukul seperti dalam pengakuan Ahmad Taufik," kata Leo. David A Miau, pimpinan kelompok penyerang mengaku sebagai wakil dari pihak Tomy Winata. Leo Batubara juga menyatakan, Undang Undang Pers nomor 40/1999 mengatur hak dan kewenangan pers. "Wewenang pers di pasal 3 ayat 1 mengatakan, sebagai fungsi sosial, dan pasal 4 ayat 3, kaitannya untuk mencari informasi. Mengenai hak, ada di pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Sementara, hak jawab ada di pasal 6 dan pasal 18," kata Leo. Sidang kembali akan dilanjutkan pada Rabu (10/3), dengan agenda pengajuan saksi dari pihak TEMPO. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.