Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sarankan Jokowi Delegasikan Wewenangnya

Editor

Ali Anwar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kampung kawasan Pademangan Timur, Jakarta , Selasa (16/10). TEMPO/Tony Hartawan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kampung kawasan Pademangan Timur, Jakarta , Selasa (16/10). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, agar mendelegasikan wewenangnya kepada wali kota atau pejabat terkait di lingkungan warga untuk mengunjungi masyarakat. "Kalau semua Jokowi yang kerja, gempor dia," ujar Yayat kepada Tempo, Ahad, 21 Oktober 2012.

Yayat menilai saat ini mulai muncul kekecewaan warga akibat Jokowi tidak jadi mengunjungi mereka, padahal sebelumnya sudah dijadwalkan. Kekecewaan tersebut, ujar dia, seyogianya segera ditanggapi Jokowi dengan pendelegasian pejabat di tiap wilayah. "Intruksikan saja wali kota atau kepala dinas itu turun langsung ke lapangan," ujar Yayat

Yayat tidak setuju bila pejabat di wilayah administratif Jakarta justru diam di kantor. "Masak gubernurnya blusukan, anak buahnya diam saja di kantor ber- AC," ujarnya.

Dalam struktur tugas kepemerintahan DKI Jakarta, kata dia, gubernur memiliki hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang tidak patuh. "Mulai ada pendelegasikan kerja, baik melalui wali kota ataupun kepala dinasnya," kata dia. "Bila perlu ya ganti saja. Gubernur punya hak mengangkat dan memberhentikannya."

Ia menilai dengan rencana itu, bakal banyak pejabat yang mengeluh, sebab selama ini mereka hanya tinggal di perkantoran dengan kondisi nyaman, sementara persoalan sebenarnya tidak banyak diketahui secara langsung. "Cobalah mereka (pejabat) yang mengetahu langsung dari lapangan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Yayat mengingatkan, pendelegasikan tugas mesti dibarengi dengan skala prioritas kerja yang diintruksikan gubernur, sehingga menjadi acuan bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kalau harus mendatangi 42 kecamatan, ya gak bakal kelar, walau sebulan pun," ujar Yayat.

Bukan hanya itu, ia menambahkan, dengan kondisi Jakarta yang padat, perencanaan tugas yang akan dilakukan Gubernur Jokowi bisa melibatkan protokoler, sehingga memiliki perencanaan di tiap wilayah yang akan didatanginya. "Jakarta ini macet, mungkin diatur penjadwalannya supaya lebih baik," kata Yayat.

JAYADI SUPRIADIN

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

25 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan selfie bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Sumber Biro Pers Istana Kepresidenan
Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024

Presiden Jokowi akhirnya mengakui bahwa dirinya tak akan netral pada Pilpres 2024. Menyinggung soal keberlanjutan pembangunan.


KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
KKP Soal Izin Ekspor Pasir Laut: PP Ini Bukan Rezim Penambangan, Tapi Pembersihan Sedimentasi

KKP membantah soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Begini penjelasan lengkap Stafsus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi.


Erdogan Menang Pemilu Turki: Putin hingga Jokowi Beri Selamat, Warga Palestina Ikut Merayakan

1 jam lalu

Presiden Turki Tayyip Erdogan berbicara kepada para pendukungnya menyusul kemenangannya pada putaran kedua pemilihan presiden di Istana Kepresidenan di Ankara, Turki 29 Mei 2023. Recep Tayyip Erdogan kembali terpilih sebagai presiden Turki pada putaran kedua pemilu presiden. REUTERS/Umit Bektas
Erdogan Menang Pemilu Turki: Putin hingga Jokowi Beri Selamat, Warga Palestina Ikut Merayakan

Kemenangan Erdogan di Pemilu Turki diucapkan banyak para pemimpin dunia. Bahkan, warga Palestina juga ikut merayakan kemenangan tersebut.


Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

1 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

Walhi ikut buka suara soal Jokowi yang membuka kembali ekspor pasir laut. Walhi menyebut kebijakan ini dapat buat pulau kecil tenggelam.


Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

2 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi mengatakan tidak habis pikir dengan tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera pilot pesawat maskapai miliknya, Susi Air, di Kabupaten Nduga, Papua. Hingga saat ini, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut masih belum dibebaskan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi soal kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membuka kembali ekspor pasir laut.


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

7 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

9 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.


Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

10 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

Direktur Ceri Yusri Usman menanggapi dugaan adanya peran empat perusahaan besar di balik pembukaan ekspor pasir laut.


Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

10 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

Kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dinilai mengancam ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil di Tanah Air.


Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

10 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

Walhi menanggapi soal dugaan kepentingan politik Jokowi dalam kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali tahun ini.