Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat Sarankan Jokowi Delegasikan Wewenangnya

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kampung kawasan Pademangan Timur, Jakarta , Selasa (16/10). TEMPO/Tony Hartawan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kampung kawasan Pademangan Timur, Jakarta , Selasa (16/10). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, agar mendelegasikan wewenangnya kepada wali kota atau pejabat terkait di lingkungan warga untuk mengunjungi masyarakat. "Kalau semua Jokowi yang kerja, gempor dia," ujar Yayat kepada Tempo, Ahad, 21 Oktober 2012.

Yayat menilai saat ini mulai muncul kekecewaan warga akibat Jokowi tidak jadi mengunjungi mereka, padahal sebelumnya sudah dijadwalkan. Kekecewaan tersebut, ujar dia, seyogianya segera ditanggapi Jokowi dengan pendelegasian pejabat di tiap wilayah. "Intruksikan saja wali kota atau kepala dinas itu turun langsung ke lapangan," ujar Yayat

Yayat tidak setuju bila pejabat di wilayah administratif Jakarta justru diam di kantor. "Masak gubernurnya blusukan, anak buahnya diam saja di kantor ber- AC," ujarnya.

Dalam struktur tugas kepemerintahan DKI Jakarta, kata dia, gubernur memiliki hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang tidak patuh. "Mulai ada pendelegasikan kerja, baik melalui wali kota ataupun kepala dinasnya," kata dia. "Bila perlu ya ganti saja. Gubernur punya hak mengangkat dan memberhentikannya."

Ia menilai dengan rencana itu, bakal banyak pejabat yang mengeluh, sebab selama ini mereka hanya tinggal di perkantoran dengan kondisi nyaman, sementara persoalan sebenarnya tidak banyak diketahui secara langsung. "Cobalah mereka (pejabat) yang mengetahu langsung dari lapangan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Yayat mengingatkan, pendelegasikan tugas mesti dibarengi dengan skala prioritas kerja yang diintruksikan gubernur, sehingga menjadi acuan bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kalau harus mendatangi 42 kecamatan, ya gak bakal kelar, walau sebulan pun," ujar Yayat.

Bukan hanya itu, ia menambahkan, dengan kondisi Jakarta yang padat, perencanaan tugas yang akan dilakukan Gubernur Jokowi bisa melibatkan protokoler, sehingga memiliki perencanaan di tiap wilayah yang akan didatanginya. "Jakarta ini macet, mungkin diatur penjadwalannya supaya lebih baik," kata Yayat.

JAYADI SUPRIADIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

1 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi

Jokowi memberi pengaruh pada suara PDIP menjelang Pemilu 2024


Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

2 jam lalu

Aktivitas perjalanan LRT Jabodebek melintas di kawasan Setiabudi, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Setidaknya ada empat gangguan utama yang telah diterima laporannya oleh Kemenhub, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, dan sistem operasi. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Tarif Flat LRT Jabodebek, Jokowi Sebut Jumlah Waduk di Indonesia

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 30 September 2023 dimulai dengan tarif flat LRT Jabodebek yang berakhir hari ini.


Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

3 jam lalu

Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. [TEMPO/ Andrey Prasetyo]
Jokowi Sebut Waduk di Indonesia Belum Capai 10 Persen Dibanding Cina dan Korea, Begini Penjelasan PUPR

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebutkan jumlah infrastuktur waduk di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain.


Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

3 jam lalu

Prabowo Subianto menghadiri acara Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 September 2023. Tempo/Nur Khasanah Apriliani
Prabowo Ungkap Alasan Bergabung dengan Jokowi Respons Kekecewaan Pendukungnya

Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya memutuskan bergabung bersama Presiden Jokowi dengan menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju


Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

4 jam lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nr
Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

Puan Maharani mengatakan pihaknya tak melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan campur tangan atau cawe-cawe di partai selain PDIP.


Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

4 jam lalu

Sejumlah nelayan bekerja sama mempersiapkan kapal yang baru selesai dibuat, sebelum berlayar mencari ikan, di Pantai Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta, 6 April 2021. Semenjak pandemi Covid-19, Askrindo memberlakukan penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk sektor maritim yang menyasar nelayan dan petambak di daerah. TEMPO/Jati Mahatmaji
Ahli Sejarah Ingatkan Ekonomi Biru Bisa Berujung Tak Hanya Eksploitasi Sumber Daya Kelautan, tapi..

Permasalahan ekplorasi dan eksploitasi sumber daya sebagai konsekuensi pengembangan ekonomi biru tidak hanya di ranah ekonomi, bisnis dan teknologi.


Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

8 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional IV/2023 PDIP di JiExpo Kemayoran, diikuti dari Youtube PDIP Jakarta, Jumat, 29 September 2023. ANTARA/Andi Firdaus
Kala Jokowi Bicara Kemandirian Pangan, Kutip Bung Karno hingga Bandingkan Jumlah Waduk RI dengan Korea dan Cina

Jokowi menyinggung soal pentingnya waduk dalam kemandirian pangan di Tanah Air saat membuka Rapat Kerja Nasional IV/2023 kemarin.


Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

9 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Dirut KCIC Bocorkan Peluang Cina Investasi di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya. Begini bocorannya.


Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

10 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Kereta Cepat Whoosh Diresmikan 2 Oktober, Bos KCIC: Tinggal Sempurnakan Transportasi Antar Moda

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan bahwa seluruh stasiun kereta cepat sudah siap beroperasi menjelang peresmian pada Oktober 2023.


Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep hadir bersama istrinya Erina Sofia Gudono, dan jajaran pengurus DPP PSI, dalam pertemuan bersama, pengurus organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Kantor Bara JP, Kayu Putih, Jakarta Timur, kamis, 27 September 2023. FATURAHMAN SOPHIAN/TEMPO.CO
Pengangkatan Kaesang sebagai Ketum PSI Tambah Daftar Catatan Politik Dinasti

Kaesang, putra presiden yang diangkat sebagai ketua umum PSI lewat jalur 'tol' mengkonfirmasi argumentasi realitas politik saat ini.