Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pak Jokowi, Ini 5 Masalah di Kepulauan Seribu

image-gnews
Pulau Kelor di Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu 24 September 2012. TEMPO/Subekti
Pulau Kelor di Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu 24 September 2012. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Setelah warga Kepulauan Seribu mengungkapkan keirian terhadap daerah lain yang telah dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pria asal Surakarta itu akhirnya menyatakan akan ke Pulau Seribu. Meski belum diketahui kapan waktunya, Jokowi mengatakan, cepat atau lambat, ia pasti akan ke wilayah yang terkenal dengan wisata airnya itu.

Kedatangan Jokowi di Pulau Seribu, salah satunya, diharapkan untuk memecahkan masalah yang ada di sana. Berdasarkan keterangan yang Tempo gali dari warga dan pejabat daerah, ada lima masalah yang perlu diperhatikan Jokowi.

Masalah pertama terkait ketersediaan air bersih. Warga Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Abdullah Feri, mengatakan, jumlah air bersih di sejumlah wilayah masih terbatas. Bahkan, ia berkata, terkadang ada daerah yang airnya tak bisa digunakan untuk minum karena masih berupa air asin.

Hal senada diungkapkan oleh Asyuro. Ia berkata, persediaan air bersih dan siap minum di Pulau Seribu tak sebanding dengan jumlah warga di sana, 22 ribu. Dan hal itu diperparah dengan sumur yang kerap mengering pada musim kemarau.

"Masalah yang substantif di pulau itu salah satunya air bersih karena masyarakat padat. Air sumur di musim kemarau juga suka kering, tidak mungkin buat mandi," kata Asyuro.

Masalah kedua yang perlu menjadi perhatian adalah masalah permukiman di Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Utara. Diungkapkan oleh Camat Pulau Seribu Utara, Atok Baroni, Pulau Pramuka sudah terlalu padat untuk dijadikan tempat tinggal. Jumlah penduduknya sudah melonjak menjadi 7.000 jiwa. Sampai-sampai sejumlah penduduk membangun tempat tinggal di atas laut.

Atok mengatakan, sebuah permukiman baru perlu dibangun agar warga yang tinggal di atas laut bisa direlokasi. Ia berkata, tinggal di atas laut berbahaya ketika gelombang pasang.

"Lagi pula, ada pulau yang bisa dijadikan permukiman baru, kok. Salah satunya Pulau Opa Besar. Itu lokasinya ideal untuk dijadikan permukiman, tidak jauh dari Pulau Pramuka," ujar Atok.

Masalah ketiga terkait pemakaman. Atok mengatakan, lahan pemakaman di Pulau Seribu sudah terbatas sehingga harga untuk sebuah kuburan tinggi sekali. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI atau Jokowi melakukan pembebasan lahan yang bisa digunakan untuk pemakaman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau bisa, setelah dibebaskan, digratiskan juga untuk rakyat kami. Kalau sekarang, untuk satu liang kubur, harganya bisa sampai dua juta," ujar Atok.

Masalah keempat terkait dermaga. Atok mengatakan, sejumlah pengelola kapal angkut penumpang Pulau Seribu mengeluhkan kapasitas Muara Angke yang menjadi tempat labuh. Atok berkata, Muara Angke dinilai sudah terlalu padat sehingga kapal penumpang kesulitan menurunkan atau menaikkan penumpang.

Untuk masalah ini, solusinya, kata Atok, dengan memberdayakan dermaga Kali Adem. Ia berkata, Kali Adem masih kurang diberdayakan sebagai tempat labuh kapal penumpang. Padahal, dermaga itu baru dan masih sepi.

Masalah kelima terkait tiket kapal menuju Pulau Seribu. Bupati Kepulauan Seribu, Achmad Ludfi, mengatakan, banyak keluhan dari warga bahwa harga tiket menuju Pulau Seribu masih tergolong mahal dan susah dijangkau. Seperti diketahui, untuk pergi ke Pulau Seribu, dibutuhkan biaya Rp 35 ribu.

"Tiket memang ada dampak. Tapi mudah-mudahan warga menyadari karena biaya operasional tinggi, dan mudah-mudahan Pemprov mau mensubsidinya," ujar Achmad.

ISTMAN MP

Baca juga:
Liputan Khusus Jokowi-Ahok
Ahok Bakal Pangkas Anggaran Konsumsi Rp 5 Miliar

''2014, Jakarta Akan Mirip Shanghai''
Satpol PP Siap Buang Tradisi Bak-buk-bak-buk

Kak Seto Ingin Bahas Kota Ramah Anak dengan Jokowi
Bedanya Jokowi dengan Fauzi di Mata Kementerian PU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

3 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

4 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

6 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

8 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

8 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

9 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

9 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

9 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.