Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rakyat Miskin Kota Tuntut Sutiyoso Non Aktif

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 500 rakyat miskin kota yang tergabung dalam Urban Poor Consortium (UPC), Serikat Becak Jakarta, jaringan rakyat miskin kota Jakarta, mendatangi gedung DPRD meminta penonaktifan Sutiyoso."Kami meminta agar Sutiyoso dinonaktifkan karena telah terlibat dalam pelanggaran HAM seperti kasus 27 Juli dan berbagai penggusuran rakyat," kata Koordinator Lapangan Aksi UPC Rasdullah, di depan Gedung DPRD, Senin (12/7). Rasdillah, tukang becak yang pernah mencalonkan diri menjadi gubernur ini mengatakan, ide dasar dari rakyat miskin ini untuk menuntut mundur Sutiyoso adalah saat menonton debat Presiden Megawati. "Saat itu Bu Mega mengatakan jika Abdullah Puteh terlibat korupsi maka akan dinonaktifkan, maka kami juga meminta Sutiyoso juga dinonaktifkan karena melakukan penggusuran dan pelanggaran HAM, berupa kasus 27 Juli," ucap Rasdillah. Tidak berbeda dengan Abdullah Puteh, Sutiyoso juga seharusnya dinonaktifkan dengan segera. Sutiyoso telah melakukan dosa-dosa besar, seperti terhadap sekitar 40 kampung miskin yang menjadi korban gusuran. Maka, kami meminta pada DPRD untuk memberhentikan gubernur berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Menurut Rasdullah, aksi ini akan terus digalang sampai Sutiyoso benar-benar nonaktif. Sebelumnya, aksi juga telah dilakukan didepan Istana Presiden dan direncanakan dua minggu kemudian juga meminta pada Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno untuk menonaktifkan Sutiyoso. "Dua minggu ke depan kami akan berdemo ke Departemen Dalam Negeri," katanya. Dalam aksi demonstrasi ini, mereka juga membawa kuda lumping dan penari topeng. Berbagai spanduk yang meminta penonaktifan Sutiyosopun digelar, termasuk dua spanduk besar berukuran 2X10 meter bertuliskan 'Pecat Sutiyoso'. Saat berita ini turun, dua anggota DPRD sedang menemui rakyat miskin kota untuk melakukan dialog didepan pintu masuk gedung DPRD. Sebelumnya, telah diminta 15 orang perwakilan warga untuk menemui angota DPRD namun mereka menolak dan meminta anggota DPRD yang menemui mereka. Muhamad Fasabeni - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kenang Peristiwa Kudatuli, PDIP Surabaya Gelar Peringatan Dua Hari

27 Juli 2022

Ketua PDIP Surabaya Adi Sutarwijono (berdiri) memberi sambutan pada acara Refleksi Kudatuli, 27 Juli 2022. (Foto istimewa)
Kenang Peristiwa Kudatuli, PDIP Surabaya Gelar Peringatan Dua Hari

Pada 28 Juli 1996 kerusuhan Kudatuli merembet ke Surabaya. Terjadi unjuk rasa besar di area Kebun Binatang dan berlanjut ke Jalan Diponegoro.


PDIP Gelar Tabur Bunga Kenang Peristiwa Kudatuli

27 Juli 2022

Sejumlah pengurus teras DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga untuk memperingati Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juli 2021. Istimewa.
PDIP Gelar Tabur Bunga Kenang Peristiwa Kudatuli

Acara itu dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama beberapa politikus PDIP lainnya.


PDIP Diminta Dorong Penuntasan Kasus 27 Juli, Korban: Jangan Cuma Jadikan Komoditas Politik

22 Juli 2022

Sejumlah pengurus teras DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga untuk memperingati Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juli 2021. Istimewa.
PDIP Diminta Dorong Penuntasan Kasus 27 Juli, Korban: Jangan Cuma Jadikan Komoditas Politik

Iwan menyebut, PDIP sebagai partai berkuasa mestinya bisa mendorong penuntasan kasus 27 Juli 1996.


Hasto PDIP: Kudatuli Menjadi Benih Perjalanan Reformasi

27 Juli 2020

Forum Nasional 27 Juli 1996 menggelar aksi di depan Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Juli 2019 (Andita Rahma)
Hasto PDIP: Kudatuli Menjadi Benih Perjalanan Reformasi

Peristiwa Kudatuli bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia atau PDI.


Ribka Melihat PDIP Tak Serius Selesaikan Kasus Kudatuli

28 Juli 2019

Tangis Ribka Tjiptaning pecah ketika memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal  Kudatuli. Berurai airmata, Ketua DPP PDIP itu berkeliling gedung DPP PDIP Diponegoro bersama para korban Kudatuli dan Satgas PDIP yang dulu bersama-sama berjuang membela Megawati Soekarnoputri melawan rezim orde baru. Tempo/Dewi Nurita
Ribka Melihat PDIP Tak Serius Selesaikan Kasus Kudatuli

Ribka Tjiptaning blak-blakan mengungkap bahwa sebetulnya Kudatuli, bisa diselesaikan jika ada keseriusan dari petinggi-petinggi PDIP.


Mengenang Kudatuli : Mimbar Bebas, Setan Gundul dan Bentrokan

27 Juli 2019

Pengurus DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komnas Hak Asasi Manusia di Jakarta, 26 Juli 2018, untuk berdialog tentang kasus 27 Juli 1996. AMSTON PROBEL
Mengenang Kudatuli : Mimbar Bebas, Setan Gundul dan Bentrokan

Korban kerusuhan 27 Juli 1996 atau peristiwa Kudatuli terus menagih hak mereka.


Tangis Ribka Tjiptaning Pecah di Tengah Sepi Peringatan Kudatuli

27 Juli 2019

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat ditemui Tempo di ruangannya, lantai 4 kantor DPP PDIP Diponegoro, Sabtu, 27 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Tangis Ribka Tjiptaning Pecah di Tengah Sepi Peringatan Kudatuli

Tangis Ribka Tjiptaning pecah ketika memperingati peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli di kantor DPP PDIP hari ini.


Ribka Tjiptaning: Kami Dorong Jokowi Selesaikan Kasus Kudatuli

27 Juli 2019

Forum Nasional 27 Juli 1996 menggelar aksi di depan Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Sabtu, 27 Juli 2019 (Andita Rahma)
Ribka Tjiptaning: Kami Dorong Jokowi Selesaikan Kasus Kudatuli

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning meminta Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus 27 Juli atau Kudatuli.


Sudah 23 Tahun, Nasib Korban Kasus Kudatuli Tak Kunjung Jelas

27 Juli 2019

Ali Husen 43 Tahun, Ketua Forum Nasional 27 Juli 1996. Kader PDI Posko Jakarta Barat, korban kerusuhan 26 Juli 1996 yang pernah ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Tempo/Dewi Nurita
Sudah 23 Tahun, Nasib Korban Kasus Kudatuli Tak Kunjung Jelas

Korban kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan Kudatuli tak berhenti menuntut penuntasan kasus yang mereka alami.


Cerita Kudatuli, Sabtu Kelabu 23 Tahun Silam

27 Juli 2019

Megawati Soekarnoputri, meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 meletus kantor tersebut direbut oleh massa pendukung PDI versi Kongres Medan, Soerjadi. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Kudatuli, Sabtu Kelabu 23 Tahun Silam

Peristiwa kerusuhan dua puluh tujuh juli atau Kudatuli hingga saat ini masih tak jelas ujung pangkalnya. Korban meminta namanya direhabilitasi.