Selasa, 13 November 2018

Jokowi Setuju Ibu Kota Pindah, Asal...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Andong membawa pengunjung berkeliling di kawasan Monas, Jakarta, (1/1). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Andong membawa pengunjung berkeliling di kawasan Monas, Jakarta, (1/1). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui jika ibu kota dipindah dari Jakarta. Namun, pemindahan ini harus memenuhi sejumlah syarat. "Kalau memang sudah mentok dan kesulitan untuk mengatasi banjir, saya sangat setuju untuk dipindah," ujar Jokowi, dalam konferensi pers di MPR, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.

    Untuk mengatasi banjir di Jakarta, Jokowi memberikan enam langkah. Langkah tersebut yaitu normalisasi sungai, sodetan dari Otista hingga Kanal Banjir Timur, pembuatan sumur resapan, pembuatan waduk besar di Ciawi dan Cimanggis, pembuatan pompa air di Jakarta Utara, dan pembangunan multipurpose deep tunnel.

    Jika langkah itu tidak lagi bisa mengatasi banjir di Jakarta, dia pun menyetujui pendapat Ketua MPR Taufiq Kiemas agar ibu kota segera dipindah.

    Saat disinggung pernah mengungkapkan wanana pemindahan ibu kota, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas malah menyertakan nama lainnya. "Ketua DPR juga pernah ngomong lho ya," ujar Taufiq.

    Taufiq Kiemas sendiri sebelumnya pernah menyatakan mendukung wacana pemindahan ibu kota negara sebagai solusi mendasar terhadap berbagai masalah dan beban yang menumpuk di Jakarta saat ini.

    "Salah satu daerah yang pernah ditawarkan untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara oleh Presiden Pertama RI Bung Karno adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata Taufiq.

    Menurutnya, selain Palangkaraya, bisa juga ibu kota dipndah ke daerah lainnya di mana pun di wilayah NKRI, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi ibu kota negara.

    "Keputusan pemindahan ibu kota negara ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah bersama DPR, tetapi juga perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia," kata Taufiq.

    Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan, perlu ada relokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah lainnya. Bukan memindahkan ibu kota Jakarta. Ini agar kegiatan pemerintahan tidak bercampur aduk dengan urusan bisnis dan industri. "Tidak perlu ada hilir mudik kegiatan pemerintahan dengan bisnis," kata dia.

    Dia memberikan contoh seperti yang terjadi di Malaysia. Negeri jiran itu memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. "Walaupun Malaysia kecil, bisa mencontoh itu. Bisa menjadi acuan. Tentunya dengan didukung oleh alat transportasi yang baik," ujar dia.

    SUTJI DECILYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hari Ayah, Diprakarsai Bukan oleh Para Bapak

    Setiap tanggal 12 November kita memperingati Hari Ayah yang ternyata diprakarsai bukan oleh para bapak tapi oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi.