Ahok Cabut BOP Siswa Miskin, Diganti KJP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji untuk mencabut Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin. "Sekolah negeri dibayar penuh BOP-nya, sementara sekolah swasta yang murah hanya 20-30 persen, kan kasihan sekolah-sekolah swasta yang murah," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2013.

    Basuki mengatakan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar lebih adil. Ia mengatakan, DKI Jakarta akan membuat semua siswa di sekolah negeri maupun swasta untuk membayar penuh biaya sekolah. Bagi siswa miskin, uang untuk membayar penuh ini berasal dari Kartu Jakarta Pintar (KJP). "BOP-nya kami cabut, jadi bayar via KJP. Siswa yang tidak mampu kami kasih KJP untuk bayar, baru adil kan, ini lagi kami kaji," kata Basuki.

    Ia mengatakan, nantinya semua orang bisa membuat laporan evaluasi tentang KJP ini. "Nanti kami buka di website, di bank, di sekolah, semuanya," kata Basuki.

    Ia mengatakan, sesama siswa juga harus saling mengontrol satu sama lain. Bahkan, siswa perokok pun akan dicabut KJP-nya. Ia mengatakan, surat keterangan tidak mampu bukan satu-satunya syarat untuk menerima KJP. "Akan ada beberapa pertimbangan untuk terima KJP, termasuk evaluasi dari sekolah," kata dia.

    TRI ARTINING PUTRI

    Berita terpopuler:
    Polisi Tangkap Dua Perusak Kantor Tempo

    Titik Rawan Preman Jakarta Timur Ada di Keramaian

    Polisi Tembak Mati Polisi Gadungan

    Polisi: Penyerangan Tempo Tak Terkait Pemberitaan

    6 Wartawan Dianiaya Saat Meliput Kebakaran

    Dianiaya Ibu Tiri, DLR Alami Pendarahan Otak


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.