Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jumlah Penduduk Bogor Berkurang 1 Juta Orang  

image-gnews
Kawasan pedestrian di jalan Nyi Raja Permas, Kota Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah
Kawasan pedestrian di jalan Nyi Raja Permas, Kota Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor berkurang hingga satu juta orang pada 2013. Pengurangan itu disebabkan banyak masyarakat Bogor yang memiliki identitas kependudukan lebih dari satu atau tercatat juga di daerah lain.

Kata Kepala Seksi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Ilham S, pengurangan itu didapat setelah melakukan konsolidasi data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri. "Hasil pemutakhiran data yang terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bogor hanya 3.489.223," kata Ilham kepada Tempo, Rabu, 20 Maret 2013. "Setidaknya ada satu juta lebih data penduduk yang bermasalah."

Ilham menjelaskan, data penduduk yang bermasalah biasanya disebabkan nama warga yang tercatat di dua atau tiga daerah lain. Sehingga mereka dicoret dari data kependudukan Kabupaten Bogor. Pencoretan ini berdasarkan azas domisili penduduk.

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2012, kata Ilham, jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 4,8 juta jiwa. Jumlah ini merupakan angka tertinggi di Jawa Barat. "Setelah konsolidasi dengan Mendagri, ada pengurangan jumlah penduduk karena dari pemutakhiran data ada masalah."

Ilham menyebutkan, dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan dengan Kemendagri, jumlah penduduk beridentitas ganda tersebar di sejumlah kecamatan, terutama pada kawasan industri. Misalnya di Kecamatan Gunung Putri, Kalapa Nunggal, Cileungsi, Citeureup, dan Cibinong. "Tapi kami masih memberi peluang untuk verifikasi," kata Ilham. "Artinya kalau mereka juga dicoret di daerah asal dan bisa menunjukkan bukti, maka dapat dicatat kembali sebagai warga Kabupaten Bogor.

Suherdi, Camat Cibinong, mulai menelisik ulang data kependudukan yang dikeluarkan Kemendagri. Sebab, ia beranggapan rasio jumlah penduduk yang dimutakhirkan tidak realistis dan terkesan aneh. Untuk itu, ia meminta ketua rukun tetangga dan kepala kelurahan melaporkan atau mendata ulang penduduk di lingkungannya. "Tiap lembaga yang mengeluarkan data kependudukan selalu berbeda. Jadi, kami lebih percaya data konvensional yang dilaporkan RT."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Kecamatan Cibinong, Suherdi mencatat jumlah penduduknya sebanyak 300 ribu jiwa. Dari angka itu, warga Kelurahan Pabuaran mencapai jumlah 130 ribu. "Jumlah di kelurahan saja tinggi. Jadi, bagaimana jumlah penduduk Kabupaten Bogor hanya 3,4 juta," kata dia.

ARIHTA U SURBAKTI

Terpopuler:

Awas, dari Facebook ke Pelecehan Seksual

Gereja HKBP Tamansari, Bekasi Dibongkar Kamis

Dara, Saudara Kembar Dera Meninggal Pagi Ini 

Begini Kejaksaan Jemput Julia Perez 

Gerebek Kampung Ambon, Satu Polisi Tertangkap  


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

15 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali


AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

21 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.


Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

29 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan


Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

30 hari lalu

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.


Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

31 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ini Cara Aktifkan Lagi NIK KTP DKI yang Nonaktif karena Tinggal di Luar Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta


Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

31 hari lalu

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Google Play)
Langkah dan Cara Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital ditarget mulai diimplementasikan akhir Februari 2024


Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

35 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kemendagri, Dudy Jocom menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018. Dudy Jocom diperiksa untuk pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 dengan pagu anggaran sebesar Rp 127,8 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan


Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

49 hari lalu

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia


Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.