Gubernur Bantah Mark-up Lahan Terminal Pulogebang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membantah adanya penggelembungan dana (mark-up) yang dilakukan sejumlah pejabat DKI Jakarta dalam proses penggantian lahan untuk terminal bus Pulogebang, Jakarta Timur. Itu cuma isu saja. Saya sudah cek ke Bawasda, mark-up itu nggak ada, kata Gubernur usai menghadiri silaturahmi dengan Paguyuban Wredatama di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/1). Seperti diketahui, hari ini muncul berita di surat kabar soal dugaan adanya mark-up oleh sejumlah pejabat dalam pengadaan lahan pengganti terminal Pulo Gadung itu. Selasa (7/1) kemarin, Kepala Badan Pengawas Daerah (Bawasda) DKI Jakarta, Hendarin Ono Saleh mengaku tengah menyelidiki dugaan itu. Menurut Sutiyoso, tanah bekas lahan Perumnas yang rencananya dijadikan terminal itu memiliki harga yang tidak sama. Pada sektor-sektor tertentu yang dinilai strategis harganya lebih. Kan kita nggak boleh berhenti, asal lebihnya wajar, nggak masalah, kata dia. Sutiyoso pekan lalu juga telah melontarkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu di balik penolakan Komisi D DPRD DKI Jakarta bidang pembangunan, atas lahan yang akan dipakai sebagai terminal itu. Komisi itu bahkan merujuk pada surat dari Markas Besar TNI bahwa lokasi itu tidak aman karena berdekatan dengan gudang mesiu milik Kodam Jaya. Namun Sutiyoso saat itu tidak menyebut siapa anggota dewan dari komisi itu yang memiliki kepentingan. Kalian (wartawan) jangan terkecoh, nanti orang melempar bola panas, supaya beralih ke kita, sebenarnya fokusnya ke dia, kata Sutiyoso. Dia juga menambahkan bahwa Pemda DKI telah melakukan penelitian analisis dampak lingkungan terhadap lokasi itu. Soal surat dari TNI, kata Sutiyoso, Komandan Kodim Jakarta Timur Letkol Gunung Sarasmoro, yang membuat surat itu, telah menyadari dirinya tidak meninjau lebih dahulu lokasinya. Akhirnya ketika gubernur meninjau lokasi bersamanya, pejabat TNI itu mengakui lokasi itu tidak membahayakan. Gubernur juga sudah melayangkan surat jawaban ke Mabes TNI maupun Kodam Jaya. Mereka nantinya juga akan mengerti, saya yakin mereka nggak akan menghambat pembangunan daerah, kata dia. (Dimas Adityo- Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.