Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Jakarta Semakin Macet

Editor

Alia fathiyah

image-gnews
Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah
Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berganti kepemimpinan dengan berbagai janjinya tidak serta-merta mengubah Jakarta dengan seketika. Misalnya persoalan lalu lintas yang semakin hari malah semakin macet. Sampai sekarang, Gubernur Jakarta Joko Widodo belum dapat membenahi permasalahan laten yang dihadapi masyarakat ibu kota setiap hari ini.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, mengatakan, ada empat hal yang menyebabkan mengapa Jakarta bertambah macet setiap harinya. Pertama, katanya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pertumbuhan itu, pendapatan per kapita masyarakat Jakarta juga semakin tinggi. Kemampuan untuk membeli pun semakin tinggi.

Dengan kemampuan ekonomi yang bagus, ujar Danang, masyarakat akan membeli kendaraan pribadi untuk dipakai setiap hari. Pemerintah pun tidak bisa membatasi pembelian kendaraan setiap harinya. "Jika dilarang, saya kira akan mengalami represi yang cukup besar dalam perekonomian kita," kata Danang dalam diskusi dengan Tempo, Selasa 4 Juni 2013.

Alasan kedua, kata Danang, adalah pertumbuhan penduduk. Jakarta seringkali dipilih masyarakat sekitar Jakarta atau di luar kota untuk mengadu nasib. Akibatnya, setiap harinya selalu bertambah penduduk baru.

Kemudian, ujarnya, panjang perjalanan yang semakin lama semakin banyak. Ia memperkirakan, kecepatan rata-rata kendaraan pada saat jam sibuk saat ini mencapai 9 kilometer per jam. Tahun depan kondisinya akan lebih parah lagi. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemungkinan kecepatan rata-rata di ibu kota akan mencapai 5 kilometer per jam.

"Jadi nanti saat ada teman yang pakai Mercedes-Benz di tengah macet dan nawarin untuk naik mobilnya, nanti kita bisa bilang, 'maaf saya sedang terburu-buru'," kata Danang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Alasan terakhir, menurut Danang, adalah memburuknya angkutan umum di Jakarta. Dalam data MTI, pengguna kendaraan umum dalam 10 tahun terakhir menyusut dari 40 persen menjadi 14 persen hari ini. Alasannya, ujarnya, karena banyak warga yang beralih ke sepeda motor atau moda lainnya yang sifatnya lebih cepat.

Semakin sedikit penggunaan angkutan umum, ia mengatakan, maka nasib perusahaan angkutan umum pun semakin buruk. Karena, jumlah armada yang konstan dan penumpang yang semakin sedikit membuat pendapatan menurun. Inilah yang membuat banyak pengusaha angkutan umum gulung tikar. "Karena itu, Pemerintah Jakarta mesti bekerja sama dengan swasta supaya angkutan umum tetap hidup dan pelayanan transportasi umum juga meningkat," ujarnya.

SUTJI DECILYA

Berita Lain:
Jokowi Tolak Bayar Sewa Stan di PRJ Kemayoran

Ada 'Kartel' Kerak Telor di PRJ Kemayoran 
Ahok Rela Taman Monas Rusak Karena PRJ
Warga Penasaran 'PRJ' Monas, Tapi Keluhkan Parkir 
Jelang Kenaikan BBM, Harga Ayam Potong Melonjak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai-ramai Desak Dewas KPK Tegakkan Kode Etik terhadap Firli Bahuri

46 menit lalu

Dewas KPK saat menghadiri pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ramai-ramai Desak Dewas KPK Tegakkan Kode Etik terhadap Firli Bahuri

ICW meminta Dewas KPK agar tak bersikap selayaknya 'kuasa hukum' Firli Bahuri. Sementara IM57+ Institute meminta Dewas KPK mengundurkan diri.


Senyum Riang Gembira Jokowi Hadapi Pemilu 2024

54 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Senyum Riang Gembira Jokowi Hadapi Pemilu 2024

Presiden Jokowi meminta Pemilu 2024 dihadapi dengan penuh senyum dan kegembiraan


Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

1 jam lalu

Maruli Simanjuntak. ANTARA
Presiden Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak Jadi KSAD

Maruli Simanjuntak dilantik menggantikan Jenderal Agus Subiyanto, yang sebelumnya telah dilantik sebagai Panglima TNI.


Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Ingatkan Potensi Krisis dan Resesi Tak Mereda, tapi Semakin Menguat: Hati-hati, Waspada

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan situasi global masih penuh dengan ketidakpastian.


Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

1 jam lalu

Letjen TNI Maruli Simanjuntak. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Jokowi Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD

Presiden Jokowi melantik Letjen Maruli Simanjuntak sebagai KSAD menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.


Reaksi Santai Jokowi Tanggapi Pidato Berapi-api Megawati

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Reaksi Santai Jokowi Tanggapi Pidato Berapi-api Megawati

Presiden Jokowi menanggapi santai dengan senyuman saat ditanya soal pernyataan Megawati.


DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
DIPA Terakhir Kabinet Jokowi Resmi Diserahkan, Ini Pesan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya karena penyerahan DIPA dan TKD ini merupakan yang terakhir dari kabinet Jokowi.


Jokowi Jawab Kritik Anies soal IKN Picu Ketimpangan: Justru Sebaliknya, Kita Ingin Indonesia-sentris

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Istana Kepresidenan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kamis 23 Februari 2023. Kunjungan Presiden Jokowi kali ini akan meninjau proyek pembangunan istana negara dan tower untuk tempat tinggal pekerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Jawab Kritik Anies soal IKN Picu Ketimpangan: Justru Sebaliknya, Kita Ingin Indonesia-sentris

Presiden Jokowi buka suara menanggapi kritik yang dilontarkan capres Anies Baswedan soal pembangunan IKN.


Jokowi Minta Pembangunan di Daerah Selaras dengan Pusat

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Pembangunan di Daerah Selaras dengan Pusat

Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah menyelaraskan pembangunan di daerahnya dengan kebijakan pemerintah pusat.


Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

2 jam lalu

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Jokowi Soroti Belanja APBN Rendah: Sejak 9 Tahun Lalu Saya Ingin Ubah, tapi..

Jokowi menyoroti realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih rendah, padahal saat ini sudah di penghujung tahun.