Nilai Kinerja Transportasi Jokowi: Niat 8, Hasil 6

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bakal Cagub DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan penumpang saat naik KRL menuju Depok di stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/4). Jokowi menggunakan transportasi itu selain akan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, juga untuk mengetahui permasalahan transportasi yang ada di Ibu Kota. Tempo/Tony Hartawan

    Bakal Cagub DKI Jakarta Joko Widodo berbincang dengan penumpang saat naik KRL menuju Depok di stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/4). Jokowi menggunakan transportasi itu selain akan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia, juga untuk mengetahui permasalahan transportasi yang ada di Ibu Kota. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO , Jakarta--Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi memasuki usia enam bulan. Berapakah nilai kinerja Jokowi dalam mengurusi masalah transportasi, termasuk kemacetan?

    "Kalau dilihat dari niatnya, saya beri nilai 8. Tapi kalau dilihat dari hasil, nilainya 6," kata pakar transportasi dari UGM Danang Parikesit dalam diskusi di kantor Tempo, Selasa, 4 Juni 2013.

    Koran Tempo selama sepekan, mulai Senin 17 Juni 2013 akan membahas tentang persoalan Jakarta yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi-Ahok. Danang menjelaskan, di media massa di awal pemerintahannya, Jokowi kerap menyatakan keinginannya untuk menata angkutan umum. Dilihat dari keinginannya itu, nilai 8 pantas diberikan pada Jokowi.

    Sayangnya, kinerja Jokowi secara faktual dalam mengurusi masalah transportasi belum menunjukan arah keberhasilannya. "Belum ada hal konkret yang dilakukan dan dirasakan masyarakat," kata Danang yang juga ketua umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

    Tidak perlu menunggu proyek-proyek besar selesai, seperti MRT, monorel, untuk menilai kinerja Jokowi. Danang mencontohkan ada dua program yang sebenarnya bisa dilakukan Jokowi, namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan. Padahal dari sisi kewenangan, hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi, tanpa melibatkan kementerian atau Pemda lain.

    Dua program tersebut adalah penanganan pejalan kaki dan restrukturisasi trayek angkutan umum. Penanganan pejalan kaki dilakukan dengan membangun trotoar yang layak bagi pejalan kaki. "Itu biayanya murah dan bisa langsung dirasakan masyarakat, dan itu adalah akses pertama untuk ke angkutan umum," kata Danang.

    Selama ini, Danang melanjutkan, Jokowi menyatakan keinginannya mendorong angkutan umum. "Tapi kalau orang mau ke angkutan umum saja susah, bagaimana dia mulai bisa mencintai angkutan umum. Karena itu program yang kami dorong dan belum dilakukan adalah investasi besar-besaran untuk pejalan kaki," kata dia.

    Selain masalah pejalan kaki, restrukturisasi trayek juga mestinya sudah dilakukan Jokowi. Selama 20 tahun terakhir, trayek-trayek angkutan umum di Jakarta tidak pernah direstrukturisasi. Dia mencontohkan PPD P20 yang sudah 20 tahun tidak berubah rutenya, padahal banyak orang sudah pindah rumah, pindah kantor. "Kan karena adanya perubahan tata guna lahan, rumah pindah, kantor pindah, trayek juga harusnya menyesuaikan," kata Danang.

    Restrukturisasi trayek, Danang melanjutkan, harus diikuti dengan perubahan sistem lainnya. Tidak boleh lagi izin trayek seumur hidup. Selain itu, izin trayek juga diberikan dalam bentuk kontrak dan pemberlakuan sistem sebagaimana dilakukan pada TransJakarta. Sebagian risiko harus diambil pemerintah daerah, sehingga operator yakin dia bisa lakukan investasi.

    "Itu juga yang ingin kita lihat dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. Karena itu urusan dia semua. Pertanyaannya, apakah Jokowi ingin melakukan restrukturisasi trayek?" kata Danang.

    AMIRULLAH

    Terhangat:

    EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

    Baca juga:
    Kongres Dukung Jokowi Presiden 2014 di Bandung

    Jokowi Tolak Bayar Sewa Stan di PRJ Kemayoran

    Ada 'Kartel' Kerak Telor di PRJ Kemayoran

    Ahok Rela Taman Monas Rusak Karena PRJ


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.