TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pemerintah provinsi DKI memang memaksa rumah sakit swasta di Jakarta untuk ikut serta dalam program kartu Jakarta Sehat. Melalui program itu, masyarakat tak mampu bisa mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas maupun poliklinik dan fasilitas rawat inap kelas II di rumah sakit. ""Memang kita paksa kok, supaya mikirnya jangan soal untung saja," ujarnya ketika ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 13 Juni 2013.
Belakangan, rumah sakit swasta mengaku keberatan dengan sistem pembayaran KJS yang menggunakan pola pembayaran Indonesia Case Based Group (Ina CBG) sejak April lalu. Soalnya mereka merasa rugi akibat tagihan rumah sakit kepada pemerintah tak sepenuhnya dibayar. Penggunaan pola pembayaran baru itu merupakan persiapan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 2014 mendatang.
Meski mendapat kritik tentang pelaksanaan KJS, pemprov DKI tak mau mundur. Alasannya, pelayanan kesehatan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah. "Begitu ada KJS pasien langsung melonjak. Ini bukti sudah bertahun-tahun masyarakat sakit dan hanya diam di rumah," kata dia.
Jokowi mengakui sistem KJS terutama di bidang tarif masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, pemerintah kini sedang membicarakan kenaikan tarif Ina CBGs untuk wilayah Jakarta. Nantinya, tagihan yang masuk dalam perhitungan Ina CBGs juga bisa dibayar 100 persen.
Saat ini, Pemprov DKI hanya membayar 75 persen dari jumlah tagihan yang tercatat karena mengikuti peraturan pemerintah pusat. Padahal dana kesehatan yang dimiliki pemerintah Jakarta mampu menanggung keseluruhan tagihan dalam Ina CBGs. Nantinya pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Gubernur agar ada penyesuaian di pelayanan medis tertentu.
"Kami juga mengerti di Jakarta ini apa-apa lebih mahal," kata Jokowi. Dia pun meminta rumah sakit bersabar untuk menerapkan tarif baru yang rencananya rampung bulan depan.
Namun Jokowi mengatakan belum berencana menggandeng klinik kesehatan swasta untuk masuk ke program KJS. Soalnya dia optimistis perbaikan sistem dan lonjakan pasien akan rampung pada tahun ini. "Perhitungan kami lonjakan pasien akan habis dalam setahun, setelah itu rumah sakit pemerintah dan Puskesmas juga sebenarnya sudah cukup untuk menangani pasien kelas tiga," kata dia.
Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan sistem pembayaran Ina CBGs juga bisa menghilangkan dokter-dokter nakal. Yaitu dokter yang mencari untung dari pasien. Soalnya hanya obat generik yang bisa diganti biayanya oleh pemerintah.
ANGGRITA DESYANI
Baca juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Jokowi Pantau Lokasi Banjir Rob Pademangan
Habis 'PRJ Monas', Tercecerlah Sampah
Bos Pabrik Panci Dituntut Bayar Upah Rp 2 Miliar
BBM Naik, Polisi Bersenjata Lengkap Jaga SPBU
