TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur Joko Widodo menegur 10 jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya sangat rendah. Serapan anggaran mereka jauh di bawah rata-rata yang cuma 15 persen. "Serapan 10 SKPD ini paling rendah, maksimal cuma 12 persen," kata Jokowi di Balai Kota, Rabu, 19 Juni 2013.
Dari 10 satuan kerja itu, lima di antaranya memiliki serapan anggaran kurang dari 10 persen selama satu semester belakangan. Mereka adalah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Gedung dengan serapan anggaran 2,1 persen; Dinas Perhubungan 4 persen; Dinas Pertamanan dan Pemakaman 4,4 persen; Dinas Pekerjaan Umum 6,4 persen; serta Dinas Kelautan dan Pertanian 8,1 persen.
Sisanya adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Jokowi mengungkapkan, rata-rata serapan belanja langsung per 15 Juni lalu tercatat baru 15 persen. Jumlah itu bahkan lebih rendah daripada serapan belanja periode yang sama pada 2012 yang mencapai 19 persen. “Kalau 15 Juni baru 15 persen, itu sudah lampu kuning mau lampu merah," ujarnya.
Jokowi mengultimatum ke-10 kepala SKPD tersebut agar memperbaiki kinerjanya. Jika merasa tidak yakin untuk merealisasi anggaran, mereka diminta mengembalikan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya untuk dialihkan ke pos lain.
Tekanan diberikan karena pemerintah DKI juga memasang target Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 2013 tidak lebih dari 3 persen dari total APBD. "Ini adalah gentlemen agreement kita. Kalau nanti saya 'sembelih', repot," ujar dia mengancam mencopot para pejabatnya itu.
Dalam rapat yang digelar di Balai Agung itu, para kepala dinas “bermasalah” juga langsung diminta mengumumkan pos apa saja yang ada kemungkinan tidak bisa direalisasi tahun ini. Jokowi tidak ingin serapan anggaran seperti tahun lalu yang cuma mencapai 82 persen.
Seluruh kepala dinas itu kompak menyatakan siap memenuhi target yang dikehendaki tersebut. Target bisa mencapai 97 persen," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Gedung Yonathan Pasodung. Dinasnya hingga 15 Juni lalu baru menggunakan 2,1 persen dari total anggaran sebesar Rp 1,02 triliun.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Dwiyono menyatakan bakal mencoret pembebasan tanah sebanyak 88 bidang dari daftar anggarannya. "Jadi yang bakal dibebaskan 55 bidang saja, jadi targetnya bisa 97 persen," ujar dia.
Kesulitan yang sama diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan. Perbedaan antara nilai tanah dan nilai jual obyek pajak dianggap membuat negosiasi pembebasannya menjadi lebih lama.
DIMAS SIREGAR
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri
