Tantangan Jokowi-Ahok Buat Lurah-Camat-Wali Kota

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi-Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Jokowi-Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi peningkatan pelayanan birokrasi pemerintah di kelurahan maupun kecamatan selama delapan bulan pemerintahannya. Jokowi pun meminta lurah dan camat semakin banyak turun ke lapangan. Alasannya, 70 persen permasalahan masyarakat justru berada di luar kantor. "Sekarang wali kota, lurah, dan camat harus turun. Permasalahan memang ada di lapangan," kata Jokowi dalam wawancara dengan Tempo, pekan lalu.

    Tak hanya turun lapangan, Jokowi pun meminta lurah dan camat untuk menempel anggaran mereka tahun ini di kantor RT dan RW sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, ini merupakan bentuk terobosan untuk mereformasi birokrasi yang sudah terbentuk lama.

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menambahkan upayanya mereformasi birokrasi. Menurutnya, pelayanan yang berjalan pada masa-masa awal kepemimpinan Jokowi-Ahok adalah peninggalan gaya masa kepemimpinan yang lama. "Ini yang harus diubah," ujarnya.

    Selain blusukan dan transparansi informasi, lelang jabatan camat dan lurah adalah upaya agar orang-orang yang menempati posisi tersebut punya kapabilitas. "Ini memenuhi harapan," ujar Ahok mengomentari lelang jabatan. Orang tak lagi bisa sekadar titip CV agar mendapat jabatan. Tapi benar-benar ada proses seleksi untuk memperoleh sumber daya manusia terbaik. "Sekarang, untuk cari calon camat saja, punya stok 70-80 orang yang bagus."

    Ketua Komisi A DPRD DKI, Ida Mahmudah, menyambut baik perubahan birokrasi yang dibawa Jokowi maupun Basuki. Menurutnya, selama ini birokrasi di Pemerintah Jakarta sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kerja santai pun melekat dan menjadi bagian pegawai sipil Jakarta. Karena itu, ia pun mengapresiasi perubahan pelayanan di tingkat kelurahan maupun kecamatan, meski belum seluruhnya berubah total.

    "Kelurahan, kecamatan, atau pun puskesmas memang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Kami harus mendukung perubahan itu," katanya. (Baca juga: Jokowi Diminta Selalu Ajak Staf Blusukan) Ingin tahu perubahan apa saja dalam delapan bulan pemerintahan Jokowi-Ahok? Klik di sini.

    SUTJI DECILYA | SYAILENDRA | NIEKE INDRIETTA

    Berita Lainnya:

    Ahok Bakal Terapkan e-Catalog di Lelang Proyek
    Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
    Kartu Nama 'Ajaib' Jokowi, Bisa Tukar Sepeda 
    Ini 10 Dinas yang Disemprot Jokowi
    Jokowi: Kami Memang Paksa RS Swasta Ikut KJS


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.