Apa Arti Reformasi Birokrasi di Mata Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Tony Hartawan

    Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama telah delapan bulan memimpin Jakarta sebagai Gubernur-Wakil Gubernur. Sesuai janji mereka tentang "Jakarta Baru", maka berbagai perombakan untuk mereformasi birokrasi pun berlangsung. Di antaranya, pergantian pejabat dinas dan wali kota, blusukan, sistem lelang jabatan, dan transparansi anggaran.

    Dalam wawancara kepada Tempo pekan lalu, Jokowi menjelaskan konsep reformasi birokrasi ideal yang ingin diterapkan pada kepemimpinannya. "Reformasi birokrasi, bagaimana menggerakkan manajemen organisasi agar semuanya efektif. Bisa menguasai lapangan," kata Jokowi.

    Sebab, Jokowi melihat kecenderungan pegawai negeri  hanya ingin berada di kantor dan kerja di belakang meja. Idealnya, 70 persen kegiatan pegawai negeri berada di luar kantor alias di lapangan. Dinas Pekerjaan Umum misalnya, mesti memantau aliran air dan jalan. Padahal, kata Jokowi, pada zaman Belanda manajemen seperti ini sudah dijalankan. "Sekarang semua pada pengen punya meja dan ruang. Urusan rakyat malah ndak tertangani."

    Setelah perombakan sana-sini, apalagi sidak dan blusukan, Jokowi mengaku melihat perubahan. "Paling enggak sekarang lurah dan camat dan wali kota sudah mau turun lapangan." (Baca: Hasil Blusukan Jokowi, Lurah-lurah Berbenah)

    Itu sebabnya pula, Jokowi mengadakan proses seleksi terbuka calon camat dan lurah atau dikenal dengan lelang jabatan. Agar sumber daya manusia yang melayani masyarakat memang kompeten di bidangnya. Dari lelang jabatan itulah, Jokowi memetakan model kepemimpinan seperti apa yang nantinya diterapkan di setiap kelurahan maupun kecamatan.

    Ia menyatakan puas dengan hasilnya. Ada yang memiliki nilai bagus, ada pula yang hanya mendapatkan poin pas-pasan. "Kalau hanya cukup penilaiannya ya harus disuntik dengan manajerial administrasi," Jokowi menjelaskan. (Baca: Reformasi Birokrasi, Jokowi: Resistensi Itu Biasa)

    Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menambahkan upayanya mereformasi birokrasi. Menurutnya, pelayanan yang berjalan pada masa-masa awal kepemimpinan Jokowi-Ahok adalah peninggalan gaya masa kepemimpinan yang lama. "Ini yang harus diubah," ujarnya. (Baca: Gaya Ahok Urus Birokrasi)

    Selain blusukan dan transparansi informasi, lelang jabatan camat dan lurah adalah upaya agar orang-orang yang menempati posisi tersebut punya kapabilitas. "Ini memenuhi harapan," ujar Ahok mengomentari lelang jabatan. Orang tak lagi bisa sekadar titip CV agar mendapat jabatan. Tapi benar-benar ada proses seleksi untuk memperoleh sumber daya manusia terbaik. "Sekarang, untuk cari calon camat saja, punya stok 70-80 orang yang bagus."  (Baca: Tantangan Jokowi-Ahok buat Lurah-Camat-Wali Kota)

    NIEKE INDRIETTA

    Berita Lainnya:
    Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
    Ini 10 Dinas yang Disemprot Jokowi
    Jokowi Dinilai Transparan Setengah Hati
    Gaya Ahok Urus Birokrasi
    Jokowi Diminta Selalu Ajak Staf Blusukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.