TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan menggelar operasi yustisi setelah Idul Fitri 1434 Hijriah. Langkah itu dinilai tak efektif menekan laju urbanisasi dari daerah ke Ibu Kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan operasi yustisi tidak berhasil membuat orang-orang kapok datang, mengadu nasib ke Jakarta. "Operasi yustisi ini sama saja seperti Tom and Jerry, makanya lebih baik kita benahi saja permukiman kumuh," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 16 Juli 2013.
Ahok beralasan, tak adanya kawasan permukiman kumuh akan membuat warga pendatang menumpang di rumah keluarga mereka. Bukan mencari tempat tinggal murah di lokasi kumuh.
Pemerintah juga ogah menanggapi para pemukim liar. "Pak Gub, kan, tidak mau yang model kejar-kejar dan tangkap begitu," ujar Basuki.
Sebagai gantinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menggalakkan operasi bina kependudukan untuk mensosialisasikan persyaratan menjadi warga DKI Jakarta. Di antaranya memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, dan surat keterangan pindah bagi yang akan menetap lebih dari satu tahun.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat
Hambalang Jilid 2 | Rusuh Nabire | Pemasok Narkoba | Eksekutor Cebongan
Berita Jokowi lain:
Gerindra Siapkan Jokowi Jadi Presiden 2019
Konser Metallica, Jokowi Mau Headbanging?
Jokowi: Bulan Puasa Jangan Buat Saya Marah