Ahok-Lulung Berseteru, Ini Kata Kemendagri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menolak berkomentar panjang soal permintaan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta untuk menegur Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Juru bicara Kementerian, Restuardi Daud, menilai permintaan untuk menegur Wakil Gubernur tersebut sulit diukur secara aturan. “Karena itu kaitannya personal jadi sangat subyektif,” katanya saat dihubungi, Selasa, 30 Juli 2013.

    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar menegur Ahok atas pernyataan-pernyataannya selama ini. Dalam persoalan pedagang Tanah Abang, Ahok dituding menghina Abraham 'Haji Lulung' Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP.

    PPP menilai pernyataan dan sikap arogansi Ahok sering kontroversial sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Restuardi mengatakan sikap dan gaya bicara Ahok yang cenderung ceplas-ceplos merupakan kepribadian yang bersangkutan. Karena itu, Kementerian disebutnya belum memutuskan apakah sikap tersebut tergolong menyalahi perundang-undangan atau tidak. “Kalau dalam kasus (mantan) Bupati Garut, kan, jelas ukuran pelanggarannya, tapi kalau itu sulit (diukur),” kata dia.

    Kementerian Dalam Negeri masih mempelajari surat permohonan Fraksi PPP tersebut. “Kalaupun ada (kesalahan Ahok), mungkin sifatnya imbauan saja, tidak sampai teguran atau sanksi,” katanya.

    Meski begitu, dia menegaskan, Ahok berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu disebutnya sudah diatur dalam undang-undang sehingga harus dipatuhi oleh setiap pejabat publik. ”Dalam kapasitasnya, beliau berkewajiban menjaga etika dan norma,” ujar dia.

    DIMAS SIREGAR

    Topik Terpanas:
    Anggita Sari
    | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Hormon Daging Impor | Bursa Capres 2014

    Berita terkait:
    Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung
    Pedagang Tenabang: Ahok Jangan Terlalu Kejamlah!

    Ahok: Pasar Tanah Abang Bukan Punya Emak Mereka


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.