Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo Lurah Susan Digerakkan Dua Tokoh Ini

Editor

Nur Haryanto

image-gnews
Warga dan juga pemuka agama melakukan aksi damai di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka menentang keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang penempatan kepala kelurahan Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Warga dan juga pemuka agama melakukan aksi damai di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka menentang keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang penempatan kepala kelurahan Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi penolakan Lurah Lenteng Agung ternyata sudah digagas sejak lama. Ketika Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli  dilantik Juli 2013 lalu, sejumlah warga mulai resah. Warga yang tak mau dipimpin seorang non-muslim berembuk membahas bagaimana caranya mengganti pimpinan kelurahan itu. 

"Kami pikirkan cara bagaimana memprotes kebijakan ini," ujar juru bicara Forum Warga Lenteng Agung, Mochamad Rusli, kepada Tempo, Rabu, 28 Agustus 2013. Maka, dibentuklah forum untuk menyampaikan keberatan mereka ke pihak Balai Kota DKI Jakarta. (Baca: Pengakuan Warga Lenteng Agung Soal Lurah Susan)

Sasaran protes warga ketika itu langsung merujuk ke pusat. Usai diterapkannya kebijakan lelang jabatan, wewenang penempatan lurah ada di Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melalui Badan Kepegawaian Daerah. Lurah Susan, yang lolos seleksi, mau tak mau ditempatkan di Lenteng Agung. "Lurah Susan korban lelang jabatan, maka kami (semula) tak protes ke dia," ujar Rusli.

Setelah dibentuk forum, warga mulai mengggalang dukungan. Rusli mengklaim ada lebih dari seratus majelis taklim di Lenteng Agung yang sudah sepakat menolak pemimpin non-muslim. Forum Warga Lenteng Agung sendiri diketuai tokoh lokal bernama Nasri Nasrullah. "Kami juga berhasil mengumpulkan 1.500 kartu tanda penduduk (KTP) dan 2.300 tanda-tangan. Semua meminta agar lurah Susan dipindah ke tempat lain," ujar Rusli.

Proses penggalangan dukungan berlangsung selama satu bulan. Senin, 26 Agustus 2013 lalu, berkas permohonan warga penolak Lurah Susan dikirim ke pihak Balai Kota.

Permintaan itu langsung ditolak Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pemerintah tak akan merotasi lurah Susan.

Rusli mengklaim itulah awal aksi unjuk rasa mereka, Rabu, 28 Agustus 2013. Warga yang tak terima permintaannya mengganti lurah non-muslim ditolak akhirnya turun ke jalan. 

Selanjutnya: Setiap majelis mengirim wakil ....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

22 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

41 hari lalu

Petugas mengamati mesin pengolah sampah di TPS3R Ciracas setelah diresmikan Pj Gubernur Heru Budi Hartono di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Pada 2023, Pemprov DKI Jakarta telah membangun tujuh titik TPS3R dengan fasilitas mesin pengolah sampah yang diharapkan dapat menurunkan jumlah volume sampah di TPA Bantar Gebang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.


4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

4 Oktober 2023

Kegiatan edukasi soal penyakit Tuberkulosis di Poli Tuberkulosis, Puskemas Menteng, Jakarta Utara Juni 2022/Tempo-Mitra Tarigan
4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

Dinas Kesehatan DKI sedang mencari lahan untuk pembangunan puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya.


Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

7 Juli 2023

Sejumlah petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kawasan hijau di bawah kolong Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu), Jakarta Timur, Kamis, 5 Januari 2023. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penataan kawasan hijau sepanjang 2,7 km dari target 5 km di kolong Tol Becakayu dengan tanaman hias dan sistem pertanian perkotaan (urban farming) guna meningkatkan ketahanan pangan kota. ANTARA / Fakhri Hermansyah
Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

Petugas PPSU mengaku dipaksa meminjam uang ke pinjol dengan data pribadi mereka. Lalu uangnya dipakai oleh staf Kelurahan Kelapa Gading Barat.


E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

10 Juni 2023

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

Begini cara mengurus penggantian e-KTP hilang. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?


DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

25 April 2023

Lurah Lenteng Agung, Bayu Pasca bersama gugus tugas kelurahan berbincang dengan pemudik yang baru kembali ke Jakarta di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Stiker bertuliskan
DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

DKI Jakarta menyediakan loket layanan hingga kelurahan untuk membantu warga pendatang baru mengurus dokumen-dokumen administrasi.


Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Direktur Hero Supermarket Hendy dan Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional Nyoto Nyoto Suwignyo dalam acara Launching Program Food Rescue bersama Hero Supermarket yang akan dilaksanakan di Hero Taman Alfa, Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa, 21 Februari 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.


Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

19 Januari 2023

Ilustrasi pemungutan suara. ANTARA
Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa


9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

18 Januari 2023

Kondisi banjir rob yang melanda Muara Angke, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

Sembilan kelurahan di wilayah Jakarta Utara berstatus siaga banjir rob.


15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

15 Januari 2023

Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran sebelum menerima vaksin COVID-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. Target sasaran vaksinasi sebesar 1.593.620 nakes di seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

Pembangunan puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya minimal jumlah penduduk.