Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok: Tiada Ampun bagi Kopaja Ugal-ugalan  

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Sopir bus Kopaja kembali membuat ulah. Rabu kemarin, 4 September 2013, dua pengemudi Kopaja berpelat B-7357-LE dan B-7762-DG ugal-ugalan di jalanan dan menyebabkan dua orang tewas serta tiga lainnya luka-luka.

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak akan memberikan ampun kepada pengemudi bus yang tidak bertanggung jawab seperti itu. "Kami pasti cabut izin trayeknya," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis, 5 September.

Upaya pemerintah Jakarta menertibkan bus sedang seperti Kopaja dan Metromini mulai dari peringatan, dikandangkan, sampai dicabut izin trayeknya ternyata belum membuat para pengemudi jera. Malah, banyak pengemudi bus yang tidak terima dengan upaya pemerintah selama ini.

"Kami udah kandangin, mereka malah protes. Ini kan bukti, kami tidak lepaskan saja, masih begitu kelakuannya. Kami akan terus tangkapin, kok, enggak ada ampun," ujarnya. (Lihat juga: Salah Manajemen Metromini Jakarta)

Menurut Basuki, ke depannya, harus ada seleksi pengemudi Kopaja ataupun Metromini yang lebih selektif lagi. Sebab, jika tidak mengubah perilaku di jalan raya dan masih menyebabkan korban berjatuhan, pemerintah Jakarta tidak segan-segan segera mencabut izin trayek bus tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengatakan, perilaku pengemudi Kopaja yang ugal-ugalan di jalan raya berarti bisa disimpulkan sementara sebagai human error. Setelah itu, mesti dicek kelengkapan surat izin mengemudi serta surat kendaraan yang digunakannya. "Lihat SIM-nya, bener enggak, uji kir yang dilakukan asli enggak. Kami akan periksa itu. Itulah gunanya razia," ujar Pristono.

Ia mengakui selama ini razia terhadap transportasi umum selalu dilakukan. Namun, ia meminta agar pembenahan tidak hanya dilakukan oleh dinas. Tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab operator sebagai pemilik bus.

Untuk pengecekan satu per satu kondisi kendaraan di jalan, katanya, tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Operator mesti turun tangan untuk itu. Peran Dinas, ia menambahkan, hanya pengawasan di hilir atau melakukan tindakan di jalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pristono mencatat, jumlah bus sedang yang ditangkap setiap hari malah semakin banyak. Sampai sekarang, 2.001 bus telah ditangkap. Dua ratus bus di antaranya telah dikandangkan. Dari angka itu, 116 merupakan bus Metromini, 29 bus Kopaja, dan sisanya dari kendaraan jenis lain.

Karena itu, ke depannya, pengawasan Dinas Perhubungan di jalan raya akan semakin ditingkatkan. "Sekarang udah kenceng, dikencengin lagi. Polisi dan Dinas terus tangkap-tangkapin," katanya.

Peristiwa pengemudi Kopaja ugal-ugalan dan berujung tewasnya dua orang terjadi di Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Awalnya, Kopaja 95 jurusan Slipi-Kalideres dan Kopaja 98 jurusan Tomang-Rawabokor saling mendahului di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat.

Keduanya meluncur dari arah Grogol menuju Cengkareng. Kopaja 95 yang menabrak Kopaja 98, yang ada di depannya, pun rusak. Akibatnya, dua orang tewas, sementara tiga lainnya luka. Semua korban berasal dari Kopaja 95. Yang meninggal adalah kondektur Kopaja 95 dan seorang penumpang bernama Yuliani Rumiris, 19 tahun.

SUTJI DECILYA

Terhangat:

Vonis Kasus Cebongan | Jokowi Capres? | Jalan Soeharto

Baca juga:
Pilkada Riau, Calon Gubernur Saling Klaim Menang
Terkait Acara Anang-Ashanty, Jaksa Periksa 5 Saksi
Istri Jaksa Pamer Pistol Juga Kerap Berulah
'Jokowi Presidenku' Dideklarasikan di Museum NU

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Guyonan Luhut Usul Ahok Cawapres Anies Baswedan, Ini Profil BTP Komisaris Utama Pertamina

20 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Guyonan Luhut Usul Ahok Cawapres Anies Baswedan, Ini Profil BTP Komisaris Utama Pertamina

Menkomarinves Luhut Pandjaitan usulkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai cawapres Anies Baswedan. Kata Surya Paloh, itu guyonan.


PDIP Bahas Potensi Ahok di Pillkada DKI Pasca Pilpres 2024

21 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama. Foto/Instagram
PDIP Bahas Potensi Ahok di Pillkada DKI Pasca Pilpres 2024

Survei IPI menyebut Ahok sebagai kandidat terkuat pada Pilkada DKI Jakarta 2024.


Luhut Usul Ahok Jadi Cawapres Anies, NasDem Sebut Hanya Guyonan

22 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Luhut Usul Ahok Jadi Cawapres Anies, NasDem Sebut Hanya Guyonan

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan pernyataan Luhut agar Ahok menjadi cawapres Anies Baswedan hanyalah becandaan.


Setelah Ancam KJP Pelajar Ikut Tawuran Dicabut, Heru Budi Minta KJP Pelajar yang Merokok Juga Dicabut

26 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan usai bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Ancam KJP Pelajar Ikut Tawuran Dicabut, Heru Budi Minta KJP Pelajar yang Merokok Juga Dicabut

Heru Budi minta KJP pelajar yang kedapatan merokok dicabut. Sebelumnya sempat ancam pelajar yang ikut tawuran dicabut.


Sanksi Bagi Siswa yang Ketahuan Merokok, Heru Budi: KJP Wajib Dicabut

27 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ke III PGRI Provinsi DKI Jakarta  pada Jumat, 4 Mei 2023 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Sanksi Bagi Siswa yang Ketahuan Merokok, Heru Budi: KJP Wajib Dicabut

Pj Gubernur DKI Heru Budi menyebut akan ada sanksi bagi penerima KJP yang ketahuan merokok. Sanksinya adalah KJP dicabut.


Kondisi RPTRA Kalijodo Dibilang Miris, Heru Budi Bakal Lakukan Hal Ini

54 hari lalu

Sejumlah bocah bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan kembali mengurus RPTRA Kalijodo yakni memperbaiki fasilitas hingga kebersihan lokasi tersebut, setelah beberapa lama terbengkalai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kondisi RPTRA Kalijodo Dibilang Miris, Heru Budi Bakal Lakukan Hal Ini

Heru Budi bakal melakukan sejumlah hal ini usai kondisi RPTRA Kalijodo dibilang miris oleh Djarot Syaiful Hidayat, mantan Gubernur DKI.


Djarot Kecam Buruknya Kondisi RPTRA Kalijodo Buatan Era Ahok, Heru Budi: Kami Akan Perbaiki

55 hari lalu

Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan melakukan perawatan area skateboard di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan kembali mengurus RPTRA Kalijodo yakni memperbaiki fasilitas hingga kebersihan lokasi tersebut, setelah beberapa lama terbengkalai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Djarot Kecam Buruknya Kondisi RPTRA Kalijodo Buatan Era Ahok, Heru Budi: Kami Akan Perbaiki

Heru Budi Hartono mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kalijodo untuk melihat keadaan terkininya


Dukung Heru Budi, Prasetyo Edi: Wajar ASN DKI Ingin Salat Idul Fitri di Balai Kota, Simpel

56 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjugi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta didampingi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Senin, 19 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Dukung Heru Budi, Prasetyo Edi: Wajar ASN DKI Ingin Salat Idul Fitri di Balai Kota, Simpel

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mendukung salat Idul Fitri di Masjid Fatahillah Balai Kota. Pendirian masjid itu disebut cita-cita Jokowi dan Ahok


Djarot Saiful Hidayat Miris Lihat Kondisi Terkini RPTRA Kalijodo yang Dulu Diresmikan Ahok

59 hari lalu

Masyarakat antre untuk memasuki RPTRA Kalijodo di Jakarta 1 Januari 2018. RPTRA Kalijodo menjadi pilihan masyarakat utuk mengisi libur panjang awal tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Djarot Saiful Hidayat Miris Lihat Kondisi Terkini RPTRA Kalijodo yang Dulu Diresmikan Ahok

Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat merasa miris dengan kondisi terkini RTH-RPTRA Kalijodo yang dulu diresmikan Ahok.


Terkini: Penjelasan Stafsus Sri Mulyani tentang Kasus Ekspor Emas, Tuntutan Tanggung Jawab Ahok di Kebakaran Kilang Pertamina Dumai

3 April 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakam senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Penjelasan Stafsus Sri Mulyani tentang Kasus Ekspor Emas, Tuntutan Tanggung Jawab Ahok di Kebakaran Kilang Pertamina Dumai

Berita terkini tentang penjelasan Stafsus Sri Mulyani terkait kasus ekspor emas, Ahok Diminta Mundur imbas kebakaran kilang Pertamina Dumai.