Analis Dukung Rencana Jokowi Stop Mal di Jakarta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pondok Indah Mal. TEMPO/Subekti

    Pondok Indah Mal. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mewacanakan kembali ide moratorium pembangunan pusat perbelanjaan alias mal. Wacana ini sempat muncul di era kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2011 silam.

    Alasan Jokowi, begitu mantan Wali Kota Solo ini disapa, ia ingin mengembangkan pasar tradisional di Jakarta. Sehingga, menurut dia, ada pemerataan ekonomi hingga lapis paling bawah.

    Hanya, niat Jokowi ini harus diikuti keinginan yang kuat. Sebab, menurut data yang dilansir Cushman and Wakefield, konsultan properti asal Amerika, pertumbuhan mal di Jakarta terus meningkat setiap tahun.

    "Jumlah mal di Jakarta sudah terlalu padat," kata Head of Research and Advisory Cushman and Wakefield, Arief Rahardjo, ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2013.

    Menurut data yang dilansir oleh Cushman and Wakefield, pada 2008 jumlah pusat belanja di DKI menempati lahan seluas 3.080.097 meter persegi. Angka tersebut terus naik, pada semester I 2013, jumlahnya sudah naik menjadi 3.920.618 meter persegi. Rata-rata, setiap tahunnya permintaan akan pengembangan bisnis retail naik sekitar 3,9 persen.

    Dari angka tersebut, Jakarta Selatan termasuk yang menyumbang jumlah mal terbanyak dengan luasan 1.743.200 meter persegi. Disusul Jakarta Utara sebanyak 758.900 meter persegi. Bahkan, hingga akhir 2013 diprediksi masih ada penambahan mal lagi seluas 190.100 meter persegi. 



    SYAILENDRA


    Berita terpopuler : 
    Munzir Almusawa Ramal Dirinya Meninggal di Usia 40
    Gara-gara Ngobrol, Perwira Ini Diusir Kapolri
    Halo, Saya Bunda Putri
    Tiga Penyebab Organ Intim Penjual Kopi Dirusak 
    Selenggarakan Miss World, Hary Tanoe Merugi


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.