Pemprov DKI: UMP Tidak Mungkin Direvisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Susasana saat ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai elemen menutup jalan saat melakukan unjukrasa di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta (28/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Susasana saat ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai elemen menutup jalan saat melakukan unjukrasa di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta (28/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Priyono, mengatakan bahwa upah minimum provinsi (UMP) tidak akan direvisi meski hari ini, Selasa, 19 November 2013, puluhan ribu buruh kembali melakukan aksi demo. "Penetapan UMP tidak mungkin direvisi. Itu sudah final," kata Priyono saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 November 2013.

    Priyono menjelaskan, dinasnya telah mengundang unsur buruh untuk hadir dalam rapat Dewan Pengupahan pada 31 Oktober 2013 lalu. Namun, sejumlah perwakilan buruh tidak hadir dalam rapat tersebut.

    Dihubungi secara terpisah, Presidium Forum Buruh DKI Jakarta Winarso menduga ada permainan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah dalam menetapkan upah minimum. "Disinyalir ada permainan antara Apindo dan pemerintah yang memang menetapkan upah murah untuk buruh," kata Winarso.

    Dugaan ini muncul, kata Winarso, karena pihak buruh tidak melihat adanya pengikutsertaan buruh dalam rapat penetapan angka upah minimum. Pihak yang terlibat hanya pemerintah dan Apindo. Ihwal ketidakhadiran dalam rapat Dewan Pengupahan, kata dia, buruh dibuat seolah-seolah terlihat tidak ingin mengikuti rapat. Padahal, Forum Buruh DKI Jakarta selalu siap mengikuti rapat.

    Perwakilan buruh tidak hadir dalam rapat Dewan Pengupahan itu karena memegang pernyataan Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menyanggupi penundaan rapat. Namun kenyataannya, rapat tetap berlanjut tanpa dihadiri pihak buruh.

    "Pak Heru bilang kalau bicara ke beliau sama saja dengan bicara ke Jokowi. Tapi sepertinya beliau ingkar," kata Winarso. Selain itu, kata dia, Dinas Tenaga Kerja Jakarta yang diwakili oleh Sumirah mengatakan kepada pihak buruh bahwa rapat Dewan Pengupahan tidak digelar.

    Menanggapi pernyataan itu, Priyono mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan buruh untuk hadir dalam rapat Dewan Pengupahan. "Mereka tetap enggak datang dengan alasan yang enggak jelas. Rapat itu ada undangannya. Mereka kan memilih demo di luar. Ini jangan dibalik-balik," katanya.

    Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. "Mereka (perwakilan buruh) itu justru yang walk out dari rapat Dewan Pengupahan. Mereka lebih memilih demo di luar," katanya.

    Priyono mengatakan aksi demo yang kembali dilakukan buruh hari ini merupakan hak mereka. Tapi, tuntutan untuk merevisi UMP 2014  tidak bisa dipenuhi.

    APRILIANI GITA FITRIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.