Jokowi Jawab Komplain Istana Soal Pohon Palem

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, titik penanaman pohon palem pisang di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta sesuai dengan perencanaan lanskap. Namun karena pohon dianggap menghalangi gambar Presiden, ia meminta pekerja memindahkan posisi pohon.

    "Bukan salah tanam, itu dari sisi landscape bagus, tapi dari sisi gambar mungkin menjadi mengganggu," kata Jokowi di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 November 2013.

    Menurut Jokowi, pemindahan pohon itu bukan masalah besar. Ketika ada permintaan Istana agar pepohonan tak mengganggu gambar Presiden, sore harinya langsung dikerjakan. Ia mengaku selalu mengecek langsung penataan taman di kawasan Monas hingga hafal berapa jumlah pohon yang ditanam. "Hanya dua palem yang dipindah sore, gampang itu," katanya.

    Namun setelah pemindahan posisi pohon palem itu, Jokowi belum tahu rencana perubahan penataan taman selanjutnya. "Orang landscape kan berbeda caranya, ya enggak tahu bakal bagaimana lagi," kata dia. (Baca: Akibat Foto Terhalang Pohon, SBY Surati Jokowi)

    Istana Merdeka keberatan dengan penanaman beberapa pohon palem pisang di sisi tempat pejalan kaki di bagian utara Monas. Alasannya, pepohonan setinggi 3 meter itu menghalangi gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Staf Jokowi Jelaskan Surat Istana Soal Pohon Palem)

    ANWAR SISWADI

    Topik Terhangat
    Penyadapan Australia | Gunung Meletus | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi | Dinasti Atut

    Baca juga
    Ahok: MRT Salah Rute 
    Masalah Jakarta Pintar Versi Ahok
    Ahok: Jakarta untuk Bisnis dan Korporat Saja
    Isu Penyadapan, SBY-Abbott Belum Saling Kontak

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.