Empat Kali Pleno, DPT Bekasi Masih Invalid  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Apartemen Gading Nias Residence yang kehilangan hak pilihnya karena namanya tidak tercantum di DPT pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama menunjukkan bukti tanda terima pemilih usai mendaftarkan diri ke petugas PPS di Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta, Rabu (25/7). TEMPO/Tony Hartawan

    Warga Apartemen Gading Nias Residence yang kehilangan hak pilihnya karena namanya tidak tercantum di DPT pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama menunjukkan bukti tanda terima pemilih usai mendaftarkan diri ke petugas PPS di Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta, Rabu (25/7). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Bekasi - Akurasi Daftar Pemilik Tetap di Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk Pemilihan Umum 2014 mendatang masih dipertanyakan. Pasalnya, empat kali menggelar pleno, penetapan DPT masih belum valid. "KPU terus melakukan penyempurnaan," kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmarasandi, Senin, 25 November 2013.

    Menurut dia, pleno pertama dilakukan pada 13 September lalu dan menetapkan sebanyak 1.742.346 pemilih. Karena KPU pusat menunda penetapan, KPU Kota Bekasi kembali melakukan penyempurnaan. Hasilnya, pada 12 Oktober lalu, ditetapkan kembali sebanyak 1.732.975 pemilih, sehingga berkurang sekitar 10 ribu lebih pemilih.

    Tak hanya itu, KPU kembali melakukan penyempurnaan DPT. Hasilnya, pada 21 Oktober lalu, KPU kembali menggelar rapat pleno dan menetapkan DPT sebanyak 1.724.962 pemilih. Jumlah itu kembali menurun dibanding pleno sebelumnya. Terakhir, pada 1 November, KPU melakukan pleno kembali dan menetapkan sebanyak 1.723.106 pemilih. Artinya, empat kali menggelar pleno jumlah DPT menurun sebanyak 20 ribu lebih.

    Meski sudah melakukan empat kali pleno, namun KPU pusat masih menemukan 92.038 NIK invalid. Dari jumlah itu ditemukan 62.121 tanpa NIK. Selebihnya NIK ganda atau tidak lengkap. "Kami terus melakukan penyempurnaan DPT," katanya. "Karena masih ada data invalid dan ganda," ujarnya.

    Ihwal temuan KPU pusat tentang adanya NIK invalid itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, Rudi Sabarudin, mengatakan perbedaan format penulisan NIK yang berbeda antara KPU dan Kemendagri menjadi salah satu masalah NIK dalam DPT saat ini. "Jika dari KPU formatnya yakni bulan, tanggal, dan tahun, sedangkan dari Kemendagri formatnya tanggal, bulan, dan tahun," katanya.

    Sebanyak 30 ribu DPT, kata Rudi, mengalami kesalahan NIK dari total sekitar 92 ribu lebih tersebut. Sedangkan ihwal sekitar 62 ribu lebih tanpa NIK, pihaknya sudah melakukan pencermatan kembali. Hasilnya, sekitar 58 ribu telah memiliki NIK, sisanya diketahui belum memiliki. "KPU diminta agar menyerahkan data agar Disdukcapil memberikan NIK kepada sekitar 5 ribu warga," katanya.

    ADI WARSONO


  • DPT
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.