DKI Bahas Dana Hibah untuk Bongkar Vila Puncak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Vila-vila di kaki Gunung Salak dilihat dari ketinggian, Jawa Barat, (28/2). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Vila-vila di kaki Gunung Salak dilihat dari ketinggian, Jawa Barat, (28/2). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta telah berkomitmen memberikan dana hibah Rp 2,1 miliar kepada pemerintah Kabupaten Bogor, untuk penertiban bangunan liar di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang dituding sebagai penyebab banjir di Ibu Kota. Hal ini dibenarkan anggota Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega. Namun dana belum bisa diberikan karena masih dibahas DPRD DKI Jakarta. "Belum ada keputusan, ini masuknya dana hibah atau dana corporate social responsibility yang dikelola pemerintah," ujar Cinta Mega saat dihubungi pada Selasa, 26 November 2013. (Baca: Bogor Tunggu Dana DKI Untuk Bongkar Vila di Puncak).

    Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Dace Supriyadi mengatakan, Kabupaten Bogor menargetkan akan menertibkan 239 bangunan liar di kawasan Puncak, yang lebih dari separuhnya tidak memiliki izin mendirikan bangunan, sehingga melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 (baca: Vila Mewah di Puncak Dibongkar). Permintaan pembongkaran vila itu sendiri awalnya datang dari Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Permintaan itu muncul setelah banjir besar melanda Jakarta pada 2007.

    Mega menyatakan, pemberian dana hibah oleh Pemerintah DKI kepada pemerintah daerah lain memang dimungkinkan. "Apalagi tujuannya akan berdampak terhadap wilayah Jakarta juga." Dengan bantuan dana ini, kata dia, proses penanganan banjir di Jakarta akan lebih baik karena dimulai di wilayah hulu. "Salah satu penyebab banjir Jakarta, ya, vila-vila di puncak itu."

    Terkait persetujuan penggunaan anggaran belanja pemerintah provinsi untuk dana hibah ini, Mega belum bisa memastikan sikap DPRD. "Soal disetujui atau tidak, nanti bergantung hasil pembahasan." Keputusan pemberian dana hibah ini, ujar dia, akan diumumkan pada saat rapat paripurna pembahasan anggaran.

    PRAGA UTAMA

    Baca juga:
    Gara-gara Penyadapan, Popularitas Abbot Turun
    Bangkok Situasi Darurat, Dubes RI Imbau WNI Patuh 
    SBY Belum Balas Surat, Oposisi Australia Khawatir
    Israel: Kesepakatan Nuklir Iran Sebuah Kesalahan 
    Gara-gara Kunci Hilang, Pasien Ini Meninggal 
    Hosni Mubarak dan Dua Putranya Diadili
    Saat Mahasiswa Abbott Lulus dengan Nilai Pas-pasan

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.