TEMPO.CO, Jakarta - Penerapan sistem electronic road pricing (ERP) diperkirakan bakal meleset dari target. Awalnya pemerintah berencana mulai mengoperasikan sistem pengawasan elektronik itu pada awal 2014. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pesimistis target itu bakal tercapai.
"Sepertinya tidak akan bisa dimulai April 2014," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 November 2013.
Terlebih, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum menerapkan ERP di ruas jalan. Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran), Izul Waroh mengatakan sedikitnya ada empat syarat. Pertama, jalan yang akan diterapkan ERP memiliki dua lajur di setiap arah. Kedua, rata-rata kecepatan kendaraan di sana hanya 10 kilometer per jam. Ketiga, sudah ada angkutan massal yang memenuhi standar minimum pelayanan.
"Tetapi Transjakarta sekarang belum memiliki standar pelayanan minimum," ujar Izul di Balai Kota DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dia ragu ERP bisa diterapkan dalam waktu dekat.
Ahok pun mengakui hal itu. Menurut dia, standar pelayanan minimum itu sudah selesai disusun dan siap ditandatangani oleh Gubernur Joko Widodo. "Tetapi kalau ditetapkan sebelum bus baru datang, kan kami berabe juga," kata dia.
Oleh sebab itu, penetapan SPM Tranjakarta itu baru bisa disahkan setelah datangnya bus baru. Soalnya, waktu jarak antar bus maksimal hanya tujuh menit.
Rencananya, pada Januari 2014 akan ada 310 bus Transjakarta baru yang siap digunakan. Selain itu, akan ada 30 bus dari dana corporate social responsibility (CSR) yang akan membantu operasi Transjakarta.
Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta mengatakan saat ini ada 557 bus yang mereka miliki.Namun, hanya 452 yang beroperasi setiap hari. "Sisanya ada yang rusak, sedang dalam perawatan, dan memang hanya berfungsi sebagai bus cadangan," katanya, Rabu.
ANGGRITA DESYANI
Berita Lain:
Tangkap Jaringan, Polisi Sita 13 Kilogram Ganja
200 Dokter Tangerang Tuntut Dokter Ayu Dibebaskan
Vika Cabut Laporan, Kasus Flo Masih Jalan
