Nur Mahmudi Mau Saja Terima Jokowi, Asal...  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta

    Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta

    TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Nur Mahmudi Ismail mengaku memantau isu Depok versus Jakarta yang saat ini sedang mencuat. Terutama setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Depok dan Bogor untuk mengatasi banjir. Menurut Nur Mahmudi, sampai saat ini belum ada pembicaraan apa pun tentang itu.

    "Sampai saat ini mengenai (isu) yang mencuat itu belum ada pembicaraan secara resmi. Lisan maupun tertulis belum ada," kata Nur Mahmudidi saat temui di sela waktu istirahatnya di Balai Kota Depok, Kamis, 28 November 2013.

    Nur Mahmudi mengatakan, dirinya bersedia berbicara dengan pemerintah Jakarta soal pengentasan banjir di daerah hilir itu. "Saya hanya welcome saja kalau mau berbicara," katanya. Namun, pembicaraan itu akan lebih bagus jika ada Kementerian Pekerjaan Umum. "Lebih bagus harus ada PU." Alasannya, kata Nur Mahmudi, pembicaraan aliran sungai antarprovinsi harus di bawah kewenangan PU langsung, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

    Menurut Nur Mahmudi, sama dengan pembangunan jalan bebas hambatan tol di Depok. Pembahasan tol itu dilakukan oleh Kementerian PU Dirjen Transportasi. Karena itu, Nur Mahmudi berharap, jika ada pembicaraan aliran air antarprovinsi, Kementerian harus masuk. "Kalau mengatur aliran sungai dari hulu ke hilir yang posisinya lintas provinsi, kewenangan Dirjen Sumber Daya Air."

    Soal syarat yang harus dilakukan DKI untuk kerja sama, Nur Mahmudi menegaskan, tidak ada yang mereka prioritaskan. Yang terpenting harus ada pembicaraan dahulu. "Enggak ada syarat apa-apa, yang penting PU harus membawahi," katanya. PU, kata dia, harus melakukan proses koordinasi yang masif dan melibatkan pakar. "Apalagi masalah sumber daya air itu."

    Soal DKI yang ingin membuat waduk dengan membeli lahan di Depok, Nur Mahmudi masih tetap pada pernyataan sebelumnya. Dia juga tidak ingin mengatakan menolak atau menerima. "Tanya mereka (DKI), saya tak berbicara itu. Seharusnya PU berinisiatif mengundang semua pihak."

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang meminta DKI mengatur urusannya sendiri. Hal itu terkait rencana DKI membeli lahan sekitar Sungai Ciliwung, Depok, untuk dijadikan waduk. "Ini kan di NKRI, ya, ikutilah aturannya," kata mantan Wali Kota Solo. Meski begitu, Jokowi mengaku masih melakukan pembicaraan tentang pembuatan waduk itu. "Dengan Depok bagus, Bogor juga bagus (pembangunan) Waduk belum, semuanya masih proses."

    Jokowi berharap semua daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerja sama, terutama Depok dan Bogor yang menyumbang banjir di Jakarta melalui aliran Ciliwung. "Tapi jangan kerja sama yang parsial, jangan tidak terintegrasi, jangan yang kecil-kecil-lah," katanya. Meski begitu, Jokowi mengaku belum melihat lahan yang ada di Depok.

    Masalah Depok dan Jakarta ini kemudian ditanggapi juga oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa. Menurut dia, masalah seperti itu bukan mengambil alih sebuah lahan milik daerah lain, tapi berkoordinasi dan bekerja sama. "Ada policy kita putuskan bersama, duduk bersama, sehingga ada keputusan, siapa yang melakukan apa," katanya.

    ILHAM TIRTA

    Baca juga:
    Ini Motif Walang, Si Pengemis Tajir

    Ada Keluhan? Ini Nomor HP dan E-mail Jokowi 

    Jokowi Menanti Tiang Monorel Kering 

    Pemasangan RFID Gratis dan Tak Berbatas Waktu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.