Bahas Banjir, Nur Mahmudi Singgung Kampung Pulo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta

    Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun ke lubang pembuatan drainase di Jalan Margonda Raya, (21/11). Tempo/Ilham Tirta

    TEMPO.CO, Depok - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memaparkan solusi banjir yang menimpa Jakarta dan daerah sekitarnya. Solusi itu, menurut dia, adalah harus ada pengkajian dan pengerjaan yang simultan terhadap lajur air dari hulu Bogor ke hilir Jakarta. Dalam paparannya, Nur Mahmudi mengambil contoh titik yang selalu banjir di Jakarta, yaitu Kampung Pulo.

    "Harus ditentukan wilayah mana yang bisa dibangun. Kalau memang sejarahnya kelebihan air sungai, jangan bangun di situ. Contohnya yang paling gampang, ada Kampung Pulo yang setiap tahun banjir. Masak dibiarkan begitu?" kata Nur Mahmudi di sela waktu istrahatnya di Balai Kota Depok, Kamis, 28 November 2013.

    Menurut dia, semua orang sudah tahu Kampung Pulo itu banjir setiap tahun karena ada limpahan air. "Dan orang tetap membangun (permukiman) apa dibiarkan?" Kata dia. Ketika ditanya apa yang harus dilakukan untuk Kampung Pulo, Nur Mahmudi menyerahkan sepenuhnya pada pihak terkait. "Silakan saja dibahas."

    Menghadapi banjir Jabodetabek, kata Nur Mahmudi, tak perlu lembaga baru. Cukup Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU mengoptimalkan Balai Sungai Besar Cisadane. "Tak perlu lembaga atau institusi barulah. Intinya dirgen punya balai, itu saja digunakan," katanya sambil menambahkan. "Yang paling penting di-empower."

    Lebih lanjut, Nur Mahmudi menjelaskan bahwa secara teknis lingkungan sebenarnya sudah ada pengkajian. Ia menyebut bahwa air gunung Salak ke Depok bisa dihitung. "Derasnya berapa, curahnya berapa, luasnya berapa, daerah terbuka hijaunya berapa?" Katanya. Selanjutnya, kata dia, yang diharapkan tertahan di permukaan daerah ruang terbuka hijau juga harus dihitung. "Dan ada setu-setu. Misalnya ada setu 150 hektar di Depok dan diestimasi lagi berapa yang bisa ditahan di setu."

    Setelah semua itu dirangkai, harus dihitung juga berapa banyak yang bisa dilimpahkan ke daerah. Soalnya, kata Nur Mahmudi, menurut ilmunya, tak bisa semua air dapat diserap oleh tanah. "Meski tak ada bangunan sama sekali, meski ada yang melimpah," katanya. Oleh karena itu, teorinya harus dihitung berapa air yang harus melimpah.

    Selanjutnya, kata Nur Mahmudi, dihitung lagi berapa kapasitas sungai dan berapa kemampuannya. "Insya Allah kalau Depok Ciliwungnya tinggi sekitar 20-30 meter tak ada yang menggenang," katanya. Setelah itu, air yang lari ke Jakarta harus dihitung. "Berapa airnya masuk (Jakarta) dihitung lagi." Dengan hitungan itu, kata dia, Jakarta harus menentukan wilayah mana saja yang bisa jadi pembangunan.

    Di Depok, kata dia, tidak ada wilayah genangan karena air Sungai Ciliwung. "Enggak ada. Sudah kami jelaskan setiap saat bahwa kegiatan penanaman dan kebersihan Ciliwung kami rutin," katanya. Bahkan, Nur Mahmahmudi mengumbar prestasi yang sudah diraih dengan kegiatan rutin itu. Pada tahun 2011 Depok mendapat penghargaan aktivitas menanam nomor 2 se-Jawa Barat, pada 2012 Depok kembali masuk kota dengan aktivitas menanam nomor 1 se-Jawa Barat. "Tahun ini kami masih tetap menanam. Sekarang kita intensifkan lagi."

    ILHAM TIRTA

    Berita Lain:
    Dinasihati Agar Tak Mabuk, Pria Bunuh Temannya
    Saat Ditangkap, Pengemis Tajir Coba Sogok Petugas
    Penembakan di Pondok Aren, Pelaku Naik Motor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.