Pejabat Trauma, Penyerapan APBD di Bekasi Buruk  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jembatan Cipamangkis yang terputus sejak Januari lalu di Jalan Raya Loji, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (23/6). Akibat putusnya jembatan tersebut sekitar 30 ribu warga yang tinggal di tiga desa terisolir. TEMPO/Hamluddin

    Jembatan Cipamangkis yang terputus sejak Januari lalu di Jalan Raya Loji, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (23/6). Akibat putusnya jembatan tersebut sekitar 30 ribu warga yang tinggal di tiga desa terisolir. TEMPO/Hamluddin

    TEMPO.CO, Bekasi - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diperkirakan bakal menyisakan jumlah yang sama dengan tahun lalu, yakni sekitar Rp 600 miliar. Kinerja penyerapan dinilai buruk karena faktor trauma.

    Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja, mengeluhkan kinerja para kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah yang takut jika penggunaan anggarannya menuai masalah hukum. Akibatnya, mereka memilih tidak menyerap anggaran. "Takut kena sanksi hukum, itu faktor utama anggaran tidak terserap dengan baik," kata Rohim kepada Tempo, Senin, 2 Desember 2013.

    Tahun ini, jumlah APBD Kabupaten Bekasi mencapai Rp 4,2 triliun. Dari jumlah itu, terdapat silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dari tahun sebelumnya sebesar Rp 600 miliar. "Diperkirakan silpa tahun ini tidak jauh berbeda," katanya.

    Rohim mengeluhkan sikap para kepala dinas yang bekerja dengan penuh kekhawatiran akan sanksi hukum itu. Dampaknya, sistem pelayanan dan pemerintahan tidak berjalan dengan baik. "Apa-apa dihitung dengan konsekuensi penjara, itu buruk," katanya.

    Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi memang memiliki pengalaman yang membuat trauma saat menggunakan APBD. Tepatnya pada periode 2010 lalu, sekitar 11 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dijebloskan ke penjara karena terlibat kasus korupsi.

    Di antaranya, kasus pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Bekasi, dan kasus penyalahgunaan anggaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

    Menurut Rohim, saat ini hanya satu dinas yang memiliki sistem penyerapan anggaran yang berjalan, yakni Dinas Binamarga. Adapun lainnya, tidak melakukan penyerapan anggaran dengan baik. Seperti Dinas Bangunan dan Dinas Pendidikan yang sejatinya memiliki perencanaan anggaran yang panjang sejak awal tahun. "Mereka menyerap anggaran di akhir tahun, sehingga tidak maksimal," katanya.

    Idealnya, jumlah sisa anggaran di akhir tahun di bawah 20 persen dari anggaran belanja langsung Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar Rp 1,8 triliun (dari total APBD 4,2 triliun). "Tetapi sisa anggaran kami melampaui itu sampai kisaran 30 persen," katanya.

    HAMLUDDIN

    Terpopuler
    Dituding Terima Rp 1,7 Miliar, Ini Kata Jokowi
    Stasiun Depok UI Dijaga Ketat
    Sitok Bantah Beri Minuman Keras ke Mahasiswi
    Sitok Dilaporkan ke Polisi, Ini Kronologinya 
    Harimau di Film Life of Pi Nyaris Tenggelam



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.