Gedung Pemkot Depok Tak Punya IMB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail Masuk Balai Kota Depok dengan menggunakan motor dari rumahnya, Selasa (12/6). TEMPO/Ilham Tirta

    Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail Masuk Balai Kota Depok dengan menggunakan motor dari rumahnya, Selasa (12/6). TEMPO/Ilham Tirta

    TEMPO.CO, Depok - Ratusan bangunan milik Pemerintah Kota Depok saat ini terungkap belum memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB). Fakta ini bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Kota Depok yang selama ini yang gencar menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Izin Mendirikan Bangunan terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat.

    "Kami dari Komisi C menanyakan di mana legalitas bangunan milik Pemkot, karena banyak yang tidak memiliki IMB. Ini sudah melanggar aturan yang dibuat," kata anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, di Gedung DPRD Depok, Selasa, 3 Desember 2013.

    Edi mengatakan, aturan kepemilikan IMB untuk gedung milik pemerintah itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Dia menyayangkan status ilegal gedung-gedung tersebut. Apalagi yang digunakan adalah uang negara yang harus jelas peruntukannya. "Bagaimana aturan ditegakan kalau pemerintahnya sendiri melanggar aturan yang dibuat sendiri," kata dia.

    Gedung yang berdiri tanpa IMB itu antara lain, gedung DPRD, Balai Kota Depok, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 312 gedung sekolah, 11 puskesmas, 11 kantor kecamatan, kantor imigrasi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan beberapa gedung dinas lain. Gedung-gedung itu berdiri secara ilegal sejak 2005 dan belum pernah diurus IMB-nya.

    Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, Sri Utomo, membenarkan bahwa Ratusan gedung milik Pemkot itu belum mempunyai IMB. Namun, saat ini mereka sedang memproses perizinan tersebut. "Tidak terlalu bermasalah, karena ini aset pemerintah. Kenapa harus dipersoalkan," kata dia.

    Menurut dia, legalitas gedung-gedung itu sudah diakui negara. Artinya, IMB itu tidak diperlukan lagi karena memang dimiliki negara. Ketiadaan IMB, kata dia, tidak harus menghalangi pekerjaan pemerintah untuk melayani masyarakat. "Itu tergantung pola pandang anggota Dewan. Tetapi ini sudah ada legalitas dan berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah," kata dia.

    ILHAM TIRTA

    Terpopuler
    Ini SMS Bu Pur ke Ani SBY Soal Proyek di Kemenpora 
    Video Amatir Rekam Kecelakaan Paul Walker 
    Siapa Widodo, Sepupu SBY di Proyek Hambalang? 
    Paul Walker Tetap Ada di Fast Furious 7
    Tampil di Tokyo, Agnes Monica Berkutang Lancip


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.